SINJAI, INSERTRAKYAT.com – Desa Tongke – Tongke Kecamatan Sinjai Timur, kini dipimpin oleh Kades Sirajuddin, ternyata memiliki sejumlah potensi besar, salah satunya terdapat pada sektor perikanan melalui aktivitas tambak, Empang, dan Nelayan.
Aktivitas Nelayan di Desa Tongke – Tongke sedikitnya menyasar Masyarakat yang mendiami empat dusun. Dari jumlah dusun tersebut terdapat kurang lebih 300 perahu nelayan yang beroperasi secara berkelanjutan sejak puluhan tahun silam.
Nilai Gotong Royong dan Tenggang Rasa tidak lepas dari aktivitas Nelayan di Desa Tongke – Tongke. Kades Sirajuddin mengatakan setiap satu unit Perahu dalam aktivitas pencarian ikan, minimal melibatkan 5 – 7 orang masyarakat setempat. Artinya, jika dikalkulasikan dari jumlah 300 perahu, maka aktivitas kerja sektor nelayan menyerap tenaga kerja lokal kurang lebih 1500 Jiwa. Mereka mencari ikan dari dalam dan luar pulau Sulawesi, bahkan hingga perbatasan Australia dan negara tetangga lainnya. Ikan tangkapan nelayan asal Tongke – Tongke itu beragam jenisnya. Mulai dari ikan santapan harian, tongkol dan atau Ikan Tuna, jenis ikan yang satu ini sangat berperan aktif dalam mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat dan kebutuhan ekspor.
Hanya saja potensi itu belum terkelola dengan baik, karena tidak adanya investor yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat Nelayan di Desa Tongke- Tongke. Ditambah aktivitas nelayan seluruhnya belum dapat berjalan lancar, kadang kalah ada rintangan tersendiri yang condong serius dan jarang disorot publik. Terlebih kebijakan pemerintah kian menjadi batu sandungan antara desa, kabupaten, provinsi hingga pusat Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk sektor migas pada Kementerian ESDM.
“Kendalanya masih ada, seperti pasokan BBM jenis solar, masih terkadang nelayan mengalami kekurangan, karena untuk 1 satu perahu nelayan, membutuhkan sedikitnya 1.000 – 1.500 liter untuk kepentingan bahan bakar dalam mencari ikan selama beberapa bulan di tengah laut. Kendala ke dua, hasil tangkapan ikan jenis ikan tuna, ini ikan kategori Ekspor, tapi di sini tidak ada investor yang bersentuhan langsung dengan Nelayan. Jadi nelayan seluruhnya memasok ke pengepul, kemudian pengepul juga tidak langsung bisa ekspor, tetapi mereka bekerja sama dengan pihak di pusat kota Makassar,” ungkap Kades Sirajuddin saat ditemui INSERTRAKYAT.com, Jum’at sore.
“Untuk hasil tangkapan ikan jenis tuna, rata – rata dalam satu perahu memperoleh hasil 1 Ton hingga 3 Ton dalam satu kali pembongkaran. Mereka langsung membongkar di TPI Maroanging Desa Tongke- Tongke, kami juga (Pemdes,-red) sudah membangun 7 titik tambatan perahu untuk menunjang kegiatan Nelayan,” masih kata Sirajuddin.
Selain Kades, Sirajuddin, Insertrakyat.com juga berhasil menemui salah satu Nelayan yang akrab disapa Molle, ia baru tiba dari melaut. Sesaat setelah perahu sandar. Ia bercerita mengenai aktivitas nelayan. Hasil tangkapan hari ini kurang lebih 50 Ekor khusus Iklan Tuna. Jadi hitungan timbangan seberat 1 Ton lebih,” ucapnya. Ia bersama Kades Sirajuddin berharap agar ada dukungan dari pemerintah dan Investasi secara langsung menyentuh di Desa Tongke – Tongke.
Terlepas dari potensial yang sangat besar di sektor perikanan melalui aktivitas nelayan yang melibatkan langsung masyarakat ada peristiwa yang tidak dapat dihindarkan dan telah terjadi dialami langsung oleh Nelayan Desa Tongke – Tongke, seperti kecelakaan kerja saat melakukan aktivitas melaut. Namun kehadiran pemerintah melalui verivikasi data KKP pada kantor manajemen di Sinjai dan pihak Kantor BPJS ketenagakerjaan erat meringankan beban masyarakat atas peristiwa dimaksud.
Kades Sirajuddin menjelaskan, sedikitnya ada 7 Peristiwa kecelakaan kerja. “Berkat adanya verivikasi data KKP, dan Jaminan Sosial dari BPJS ketenagakerjaan sehingga terdapat 7 Masyarakat Nelayan yang telah menerima santunan. Ini juga yang saya selalu ingatkan kepada masyarakat agar mematuhi pedoman, peraturan dan kelengkapan BPJS,” imbuh Sirajuddin.
Mulai dari pasokan BBM Subsidi jenis solar dan absennya Investor hingga perlunya penguatan pemerintahan melalui BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan adalah bagian dari dinamika tata kelola yang masih membutuhkan perhatian pemerintah khususnya di Desa Tongke -Tongke.
Namun bukan berarti Tongke – Tokgke luput dari perhatian pemerintah. Justru sebaliknya, kata Kades Sirajuddin, saat ini Masyarakat Desa Tokgke – Tokgke ibarat ditimpa durian runtuh. Sebab. Proyek Nasional berupa pembangunan Kampung Desa Nelayan Merah Putih sedang berlangsung dan turut melibatkan Masyarakat lokal.
“Masyarakat sangat menyambut baik hadirnya perhatian pemerintah melalui kegiatan pembangunan kampung nelayan merah putih ini,” tegas Sirajuddin. “Semua rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, kemarin juga ada kunjungan dari KKP,” imbuhnya.
Pengawasan langsung dari Kementerian terkait dengan kegiatan di setiap proyek kampung nelayan merah putih, terpantau padat secara apik dan spesifik melalui jaringan digitalisasi seperti salah satunya adalah CCTV.
Untuk anggaran pada proyek khususnya di Desa Tongke -Tongke dan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan berpusat pada nilai kurang lebih Rp56 Milar Rupiah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Ditempat terpisah, diketahui bahwa, Kantor Dinas Perikanan Sinjai terletak di Jln. Persatuan Raya atau selompatan dari lokasi Kantor Dinas Kominfo Sinjai dan BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan. Di sana Kepala Dinas Perikanan Sinjai, Syamsul Alam, saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (7/11/2025) siang, mengatakan bahwa proyek Kampung Nelayan yang sedang berlangsung di Desa Tongke-Tongke itu sebenarnya sudah lama dinantikan oleh masyarakat.
“Warga sudah menunggu cukup lama, karena proyek ini menyentuh langsung kebutuhan nelayan,” kata Syamsul Alam kepada Insertrakyat.com.
Menurut dia, lokasi proyek dan item kegiatan berpusat di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Maroanging, meliputi pembangunan cold storage, pabrik es, perbaikan dermaga, kios nelayan, hingga sentra kuliner maritim. Tak ketinggalan, bantuan perahu nelayan juga tengah disiapkan. Semua fasilitas tersebut nantinya akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih Desa Tongke-Tongke.
Syamsul Alam juga menegaskan bahwa kolaborasi antara daerah dengan pusat menjadi bukti bahwa Sinjai dapat menjadi lumbung kemajuan.
“Ini wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tentunya Kami (Pemerintah,- red), ingin nelayan Sinjai tidak hanya sejahtera, tapi juga mandiri, hari ini juga ada kunjungan dari KKP di lokasi Proyek Desa Tongke- Tongke” tutupnya.
Kendati demikian, Humas kementerian KKP yang dikonfirmasi Insertrakyat.com membenarkan kunjungan tersebut. “Benar ada kunjungan. Kunjungan itu dimulai dari satu titik ke semua kegiatan pembangunan kampung Nelayan,” bunyi keterangan tertulisnya.
Singkatnya, Proyek Kampung Nelayan dijelaskan oleh KKP, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025, dengan lokasi kegiatan yang menyasar wilayah pesisir.
Menurut KKP Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan inisiatif strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mentransformasi desa pesisir serta kampung perikanan budi daya agar lebih modern, produktif, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tujuannya menciptakan ekosistem perikanan yang efisien, mandiri, dan berdaya saing tinggi.
“Pada tahap pertama tahun 2025, KKP telah menetapkan 65 lokasi prioritas yang siap dibangun. Pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap dan direalisasikan sesuai jumlah paket proyek yang telah disusun, guna memastikan keberlanjutan, pemerataan, serta optimalisasi potensi ekonomi masyarakat pesisir, KKP juga telah melakukan konferensi pers pada Oktober lalu terkait dengan keterbukaan informasi pada kegiatan proyek Nasional ini” bunyi pernyataan tertulis Humas KKP.
Lebih dalam diketahui, proyek ini dipelopori oleh Inpres 2025, era Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian ditindaklanjuti Kementerian Keuangan melalui Danantara dengan Manajemen kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melibatkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan di setiap daerah termasuk di Desa Tongke – Tongke.
Jika ditarik lebih elastis dari belakang, pada sektor pendampingan hukum, proyek yang digagas oleh Presiden Prabowo ini tidak luput dari kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dengan Kejaksaan Agung.
Lengkapnya, berdasarkan keterangan resmi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Anang Supriatna kepada Insertrakyat.com, pada 29 Oktober. Anang menjelaskan bahwa, Kementerian melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJP T) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dibawah pimpinan Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Lotharia Latif, S.H., M. Hum dan JAM-Intel telah menjalin MoU untuk pendampingan dan pengawasan Proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) senilai Rp2,2 triliun yang mencakup 100 lokasi di 29 provinsi.
Bahkan, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani memimpin entry meeting dan penandatanganan MoU — Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada 29 Oktober 2025 di Gedung Utama Kejaksaan Agung.
Sementara itu, Direktur IV JAM-Intel Setiawan Budi Cahyono menjelaskan, kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan mekanisme PPS, serta menyampaikan Surat Persetujuan PPS dan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). “Diharapkan semua kegiatan berjalan dengan lancar dan membawa dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.
Tak kalah penting diketahui, bahwa, di sana, kegiatan proyek kampung nelayan merah putih di Desa Tongke – Tongke sejauh ini berjalan dengan lancar dan tidak menghambat aktivitas nelayan. (Bersambung).
(Sup/Syam/Mift- Tim InsertRakyat.com).
