JAKARTA, InsertRakyat.com — Ketika banyak negara menjadikan kecerdasan buatan sebagai tumpuan masa depan, pemerintah Indonesia justru mengambil langkah yang berseberangan. Alih-alih mengejar teknologi semata, Kementerian Transmigrasi memilih bertaruh pada manusia yang dinilai masih tak tergantikan oleh sistem digital.
Pilihan itu diwujudkan melalui Program Beasiswa Patriot, skema pengembangan sumber daya manusia yang dirancang untuk melahirkan transmigran patriot: talenta terdidik yang ditugaskan langsung ke kawasan transmigrasi guna memimpin, menggerakkan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, teknologi memang mempercepat banyak proses, tetapi tidak selalu menjawab persoalan di lapangan. Di wilayah transmigrasi, persoalan sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik masih menuntut kehadiran manusia.
“Teknologi tidak bisa membangun kepercayaan secara utuh. Di lapangan, yang dibutuhkan adalah manusia yang mau hadir, memimpin, dan mengambil keputusan,” kata Iftitah dalam Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Mitra Transmigrasi Patriot 2026 di Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.
Program ini menawarkan pendidikan, dan penugasan. Setelah menyelesaikan studi, penerima Beasiswa Patriot diwajibkan menjalani masa tugas selama satu tahun di kawasan transmigrasi. Mereka akan mengelola potensi wilayah, mengembangkan industri lokal, hingga membangun aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Rapat koordinasi yang diikuti 10 perguruan tinggi negeri mitra tersebut menegaskan posisi pemerintah bahwa, kepemimpinan tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada algoritma. Dalam banyak kasus, terutama di daerah, sistem tanpa kehadiran pemimpin lapangan justru memperlebar jarak antara kebijakan dan realitas.
“Kita membutuhkan orang-orang yang bisa menyatukan masyarakat dan mengambil keputusan. Di ruang inilah teknologi berhenti,” ujar Iftitah.
Pemerintah juga membuka program ini bagi kalangan profesional, termasuk aparatur sipil negara serta anggota TNI dan Polri, yang dinilai memiliki pengalaman lapangan dan kapasitas kepemimpinan untuk memperkuat dampak program.
Dari kalangan akademisi, Kepala Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Prof. Wiwandari Handayani menilai pendekatan tersebut relevan dengan tantangan pembangunan wilayah. Menurut beliau, banyak kebijakan gagal bukan karena kekurangan teknologi, melainkan karena lemahnya pendampingan di lapangan.
Kementerian Transmigrasi kini memfinalkan skema pembiayaan bersama Kementerian Keuangan agar program berjalan dengan lancar.
Beasiswa Patriot dijadwalkan diluncurkan pada Februari 2026 sebagai bagian dari transformasi kebijakan transmigrasi berbasis pembangunan manusia.
(syamsul/syam)
