Insertrakyat.com Jatinangor, — Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memimpin apel perdana Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan antara Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Senin, 27 Oktober 2025.
Apel berlangsung di Lapangan Parade Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan diikuti seluruh Sekda dan Kepala Bappeda dari provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.
Dalam amanatnya, Bima menegaskan posisi Sekda dan Kepala Bappeda sebagai motor utama birokrasi daerah. Ia meminta keduanya memperkuat tiga hal pokok: kepemimpinan birokrasi, sinkronisasi pusat-daerah, dan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, kedua jabatan itu merupakan penyeimbang antara arah kebijakan nasional dan kepentingan daerah. Dinamika kebijakan dan transfer ke daerah menuntut Sekda dan Bappeda menjadi penggerak koordinasi yang cepat dan tepat.
“Bapak-Ibu menjadi tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan pusat dan daerah yang begitu kencang,” ujar Bima.
Ia menyebut Sekda dan Kepala Bappeda adalah birokrat terbaik yang dipercaya kepala daerah untuk memastikan akselerasi pembangunan berjalan seirama dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Bima menegaskan, Sekda juga memiliki tanggung jawab moral melahirkan pemimpin birokrasi yang berintegritas, berkompeten, dan total dalam pelayanan publik.
“Kalau TNI dan Polri bisa menjaga disiplin, integritas, dan totalitas di mana pun bertugas, maka sipil pemerintahan daerah juga bisa,” tegasnya.
Bima mendorong agar Rakor ini tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi momentum memperkuat kerja sama lintas daerah. Kolaborasi antar-Pemda dan dengan sektor swasta disebut penting agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia mencontohkan semangat para praja IPDN yang hidup dalam keberagaman namun tetap satu tujuan sebagai pelayan publik. “Semoga Rakor ini menyegarkan kembali semangat kita untuk melayani rakyat Indonesia dengan sepenuh hati,” tuturnya.
Rakor berlangsung 26–29 Oktober 2025 di Kampus IPDN Jatinangor. Forum ini menjadi ajang strategis memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Kendati demikian, masih ditemukan Sekda di suatu kabupaten yang alergi kritik (ketika dikonfirmasi) terkait dengan kegiatan pemda. Lantas, Bima pun berjanji segera melakukan pembinaan dan pembenahan sistem pelayanan publik secara Komfrensif. “Segera kita benahi,” tuntasnya.
Penulis: Agy
