Insertrakyat.com, Jatinangor — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah wajib segera mengendalikan harga komoditas bila inflasinya melampaui rerata nasional.
Ia menuturkan, inflasi nasional September 2025 masih terkendali di angka 2,65 persen secara tahunan. Namun, situasi antarwilayah masih beragam dan memerlukan perhatian cepat dari kepala daerah.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah di Balairung Rudini IPDN Jatinangor, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, target pemerintah adalah inflasi sebesar 2,5 persen plus minus satu persen. Angka tersebut dinilai ideal bagi keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen.
“Daerah yang inflasinya di atas nasional tolong diatensi. Sedangkan yang terlalu rendah perlu diwaspadai,” ujarnya tegas.
Tito menyebutkan sejumlah komoditas pangan yang naik di banyak daerah, seperti cabai merah di 235 kabupaten/kota, telur ayam ras di 229 daerah, dan daging ayam ras di 190 daerah.
Meski harga beras relatif stabil, Mendagri menegaskan pentingnya atensi kepala daerah terhadap komoditas lain yang mengalami kenaikan signifikan.
Ia meminta Pemda menelaah data inflasi daerah masing-masing dan segera mengambil langkah pengendalian konkret. “Kalau inflasi tinggi, segera rapat internal dan libatkan stakeholder, distributor, Kadin, hingga asosiasi pengusaha,” katanya.
Tito menjelaskan, dua faktor utama penyebab inflasi tinggi adalah pasokan dan distribusi. Bila pasokan cukup tetapi distribusi tersendat, bisa jadi ada praktik penimbunan.
“Dapat untung boleh, tapi jangan menahan barang hingga harganya naik. Itu tindakan nakal dan pidana,” tegasnya.
Jika pasokan kurang, ia mendorong Pemda bekerja sama dengan daerah surplus atau menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu biaya transportasi bahan pangan. Langkah ini menjaga harga tetap stabil antarwilayah.
Mendagri juga mendorong gerakan tanam komoditas cepat panen di tiap daerah. Ia mencontohkan langkah Pemkot Makassar yang mengembangkan hidroponik serta Pemkot Surabaya yang memanfaatkan lahan tidur untuk produksi pangan.
Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci penguatan ketahanan pangan daerah. Pemerintah daerah diminta kreatif menggerakkan potensi lokal untuk menekan laju inflasi.
Tito menegaskan, bila Pemda gagal mengendalikan harga, pemerintah pusat akan turun tangan. Intervensi akan dilakukan bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Kita akan intervensi langsung jika daerah tidak mampu menstabilkan harga,” katanya.
Dalam forum tersebut, hadir Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Deputi Bapanas Andriko Noto Susanto, Plt Deputi II KSP Edy Priyono, serta Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi.
Para peserta Rakor meliputi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia. Mereka diminta aktif mengoordinasikan strategi pengendalian inflasi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah pusat berharap hasil Rakor mampu menekan disparitas harga antarwilayah, memperkuat sinergi kebijakan pangan, serta menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
Penulis: Agy |Editor : Mhd Iqbal
