Oleh Muhammad Subhan
PENDIRI Rumah Dunia di Serang, Banten, Gol A Gong, menulis surat terbuka di dinding Facebook-nya pada Selasa, 3 Maret 2026, yang ditujukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
Nada surat itu lugas, bahkan getir. Ia menulis judul yang menggugah: “Stop MBG Sehari, Kasihkan Duitnya ke Perpustakaan Nasional RI.”
Gol A Gong bukan sekadar penulis dan pegiat literasi yang meluapkan kegelisahan pribadi. Ia adalah Duta Baca Indonesia periode 2021—2025, penerus duta baca sebelumnya yang juga publik figur: Tantowi Yahya, Andy F. Noya, hingga Najwa Shihab. Jabatan duta baca yang dipikulnya bukan sekadar simbol, melainkan simpul penting yang menghubungkan negara, komunitas literasi, dan masyarakat luas.
Dalam suratnya itu, Gol A Gong mengungkapkan keterkejutannya atas anggaran Perpustakaan Nasional RI yang disebut hanya sekitar Rp344 miliar. Ia juga menyayangkan kabar bahwa posisi Duta Baca Indonesia untuk periode berikutnya dihapus.
Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti perkara administratif belaka. Namun, bagi mereka yang hidup di dalam ekosistem literasi, keputusan seperti itu ibarat memadamkan lampu di ruang yang sedang berusaha terang. Padahal, selama ini, penurunan minat baca masyarakat selalu digaungkan dan dirisaukan oleh negara.
Selama masa pengabdiannya, Gol A Gong menjalankan program “Safari Literasi.” Pada awalnya, dukungan APBN hanya cukup untuk sekitar 60 kegiatan selama empat tahun. Namun, gerakan literasi tidak pernah sepenuhnya bergantung pada negara. Ketika program itu berjalan, dukungan datang dari berbagai arah, mulai dari dinas perpustakaan di daerah, kampus, komunitas literasi, hingga taman bacaan masyarakat.
Dan, hasilnya mencengangkan. Gol A Gong menyebutkan bahwa dari target puluhan kegiatan, gerakan itu berkembang menjadi sekitar 1.200 lokus kegiatan literasi di berbagai daerah, dari Sabang hingga Merauke—bahkan sampai ke Rumah Baca Aia Tayo yang saya inisiasi di Kampung Pasir, Kajai, Pasaman Barat, pedalaman Sumatra Barat. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan bukti bahwa literasi dapat tumbuh ketika negara dan masyarakat saling menguatkan.
Karena itu, kegelisahan Gol A Gong sesungguhnya bukan tentang jabatan Duta Baca semata. Ia berbicara tentang kesinambungan gerakan literasi nasional. Tanpa dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai, kerja-kerja literasi di masyarakat bisa kehilangan daya gugah dan daya dorongnya.
Usulannya agar “meliburkan sehari MBG—Makan Bergizi Gratis” tentu bukan semata soal memindahkan anggaran dari satu program ke program lain. Itu adalah metafora tentang prioritas, bahwa di tengah berbagai program pembangunan, literasi seharusnya tidak menjadi urusan pinggiran.
Bangsa yang kuat tidak hanya dibangun dari infrastruktur fisik maupun urusan perut semata, tetapi juga dari infrastruktur pengetahuan—penguatan Sumber Daya Manusia. Jalan tol mempercepat mobilitas manusia, tetapi literasi mempercepat mobilitas gagasan. Gedung-gedung bisa berdiri megah, tetapi perpustakaanlah yang membuat sebuah bangsa tetap berpikir.
Dalam sejarah bangsa-bangsa maju, perpustakaan selalu menempati posisi strategis. Ia bukan sekadar tempat menyimpan buku, melainkan ruang publik bagi pertumbuhan pengetahuan, dialog, dan imajinasi. Di sana anak-anak menemukan dunia baru, mahasiswa menggali gagasan, dan masyarakat belajar memahami realitas dengan lebih jernih.
Indonesia sebenarnya memiliki fondasi yang menjanjikan. Program seperti Pojok Baca Digital dan pembangunan gedung perpustakaan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta program-program strategis lainnya telah menunjukkan dampak nyata. Di banyak daerah, perpustakaan tidak lagi identik dengan ruangan bak museum tua yang berdebu. Ia mulai menjadi ruang kreatif yang hidup dengan berbagai kegiatan literasi.
Namun, fondasi itu perlu dijaga dan dikuatkan, bukan sebaliknya dilemahkan. Gerakan literasi tidak bisa berjalan hanya dengan semangat komunitas di tingkat akar rumput (grassroots). Ia memerlukan kebijakan yang konsisten, dukungan anggaran, serta simbol-simbol gerakan yang mampu menginspirasi masyarakat luas.
Dalam konteks inilah posisi Duta Baca Indonesia memiliki arti penting. Figur tersebut menjadi wajah publik yang menyuarakan pentingnya membaca, menulis, dan berpikir kritis.
Surat terbuka Gol A Gong seharusnya tidak dibaca sebagai kritik yang memojokkan pemerintah. Sebaliknya, ia dapat dipahami sebagai bentuk kecintaan terhadap masa depan bangsa. Sebab literasi adalah alat bertahan hidup; ia yang membedakan masyarakat yang sekadar mengekor dengan masyarakat yang mampu membedah fakta dan menentukan nasibnya sendiri secara berdaulat.
Ketika pemerintah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045, pertanyaan mendasarnya sederhana: bangsa seperti apa yang ingin kita bangun? Jika yang diimpikan adalah bangsa yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global, maka investasi terbesar harus diarahkan pada manusia. Dan literasi adalah pintu utamanya.
Gerakan literasi yang masif membutuhkan keberpihakan negara. Anggaran untuk perpustakaan bukan sekadar biaya operasional, melainkan investasi jangka panjang bagi kecerdasan kolektif bangsa.
Suara dari dinding Facebook Gol A Gong patut kita dengarkan. Ia mengingatkan bahwa di tengah hiruk-pikuk pembangunan, buku tidak boleh dilupakan. Bahwa di balik setiap lembar buku yang dibaca, ada masa depan yang sedang ditulis.
Barangkali benar seperti yang tersirat dalam surat itu: satu hari saja kita berhenti sejenak dari rutinitas anggaran, lalu mengingat kembali arti penting literasi. Sebuah bangsa mungkin dapat bertahan tanpa banyak hal, tetapi tidak akan pernah maju tanpa budaya membaca.
Pemerintah harus menyadari bahwa memberikan makan bagi raga tanpa memberi nutrisi bagi jiwa adalah sebuah ketimpangan fatal. Kebijakan yang menghapus simbol literasi atau memangkas anggaran pengetahuan hanya akan menjebak Indonesia dalam kerumunan bangsa yang sekadar “ada”, namun tidak berdaya secara gagasan.
Indonesia Emas tidak akan pernah tercapai jika rakyatnya hanya kenyang secara fisik, tetapi kelaparan akan informasi dan buta dalam bernalar.
Oleh karena itu, keberpihakan pada literasi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan alasan efisiensi administratif. Mengabaikan dunia pustaka sama saja dengan membiarkan generasi mendatang berjalan di kegelapan tanpa kompas.
Saatnya negara hadir lebih nyata, bukan dengan retorika, melainkan dengan kebijakan berani yang memposisikan buku dan perpustakaan sebagai jantung dari peradaban bangsa yang bermartabat.
Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis
