JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada April 2025 menunjukkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung dan lembaga peradilan berada di angka 66%, turun dari 77% pada Januari 2025. Penurunan ini terkait pemberitaan soal oknum pejabat yang diberhentikan. Sementara itu, TNI tetap mendapat kepercayaan tinggi, yakni 84%. Angka ini membuka peluang bagi peradilan militer untuk menularkan citra positif kepada Mahkamah Agung secara keseluruhan. Kamis, (14/8/2025).
Tahun 2025 menjadi sejarah bagi Mahkamah Agung dan peradilan militer. Hari Jadi Mahkamah Agung ke-80 bersamaan dengan peringatan resmi pertama Hari Jadi Peradilan Militer pada 8 Juni 2025. Seluruh aparatur peradilan militer, mulai dari prajurit TNI, ASN, hingga pegawai peradilan, ikut merayakan tonggak penting ini.
Peradilan militer memiliki jalur berbeda dari lembaga peradilan lain. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1946, pengadilan tentara dibentuk untuk menangani perkara militer. Selama ini, peradilan militer berada di bawah Mabes TNI, sebelum akhirnya bergabung dengan Mahkamah Agung. Proses integrasi ini menjadi bagian dari transformasi institusi yang berkelanjutan.
Hari Jadi peradilan militer resmi diresmikan melalui Keputusan Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/SK.OTI.1/V/2025, ditandatangani 22 Mei 2025.
Inisiatif itu lahir dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Laksamana Pertama Tuty Kiptiani, S.H., M.H., dan dikaji mendalam bersama tim pengkaji. “Tahun ini, peradilan militer merayakan usia ke-79, menandai lebih dari tujuh dekade perjalanan hukum militer di Indonesia,” kata dia. Secara struktur, peradilan militer mempertahankan istilah “Kepala Pengadilan” untuk pimpinan tertinggi, berbeda dengan lembaga peradilan lain yang menggunakan istilah ketua. Filosofi ini menekankan kepala sebagai otak, mata, dan wajah satuan kerja, menggambarkan kesatuan dan disiplin khas budaya militer.
Hari Jadi Peradilan Militer menjadi momentum refleksi, evaluasi, dan aktualisasi potensi. Kepercayaan publik sangat penting, karena banyak harapan masyarakat dititipkan pada Mahkamah Agung dan peradilan militer sebagai penegak hukum. Momentum ini menjadi ajang menegaskan profesionalitas dan integritas aparatur peradilan.
Mahkamah Agung dan peradilan militer menghadapi tantangan yang menjadi bahan bakar peningkatan kualitas. Ade Purnama menegaskan, tantangan menandai persiapan menuju kualitas lebih tinggi. Abraham Maslow menekankan pencapaian potensi penuh atau self-actualization sebagai tujuan tertinggi manusia, yang diterjemahkan pada penguatan kualitas institusi.
Tiga langkah strategis menandai Hari Jadi MA ke-80 dan Peradilan Militer ke-79. Pertama, membuktikan keberhasilan prajurit TNI yang berdinas di Mahkamah Agung sebagai teladan profesional dan menularkan kepercayaan publik. Kedua, menjawab keraguan masyarakat pasca revisi UU Nomor 3 Tahun 2025 terkait profesionalitas TNI dalam jabatan sipil. Ketiga, memanfaatkan teknologi informasi secara bijak, termasuk kecerdasan buatan, untuk meningkatkan kinerja peradilan militer. Inovasi harus diterapkan hati-hati agar membawa kemajuan tanpa risiko.
Sejarah mencatat, institusi yang dikritisi publik justru menjadi institusi yang dicintai. Evaluasi, introspeksi, dan peningkatan kualitas menjadi wujud cinta publik terhadap Mahkamah Agung dan peradilan militer. Hari Jadi MA ke-80 dan Peradilan Militer ke-79 menjadi tonggak aktualisasi potensi, integritas, dan kepercayaan publik, demi peradilan militer yang agung, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.
Berkontribusi dalam artikel ini adalah Zidny Taqiyya |Editor, Bahtiar.
