Jakarta, Insertrakyat.com — Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) akan menaikkan status 15 ribu desa maju menjadi desa mandiri.
Program besar ini akan dijalankan bersama Bank Dunia (World Bank) untuk memperkuat ekonomi desa dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto usai bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Mendes Yandri hadir bersama Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria juga untuk membahas kelanjutan kerja sama internasional dalam penguatan pembangunan desa.
“Desa maju kita sekarang ada 23 ribu. Dari jumlah itu, 15 ribu desa akan kita geser menjadi desa mandiri. Untuk mencapai itu, perlu intervensi program dan dukungan anggaran,” ujar Yandri.
Menurutnya, keterbatasan anggaran APBN membuat Kemendes PDT menggandeng Bank Dunia. Lembaga internasional itu telah menyatakan kesiapan membantu, baik dalam bentuk pembiayaan maupun pendampingan teknis.
“Kami optimistis kerja sama dengan Bank Dunia ini bisa berjalan. Kalau tidak ada hambatan, awal tahun 2026 programnya mulai, dan berlangsung selama lima tahun,” jelas mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Melalui kerja sama ini, Bank Dunia akan memperkuat pendekatan ekonomi hijau dan desa tematik. Setiap desa nantinya diarahkan menjadi pusat produksi bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG)—salah satu program prioritas pemerintah pusat.
“Desa-desa nanti menyiapkan bahan bakunya. Selain itu, kami juga akan memperkuat Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing,” terang Yandri.
Ia menyebut, Kemendes PDT mengusulkan anggaran sekitar US$ 800 juta atau Rp13 triliun untuk lima tahun. Artinya, setiap desa akan mendapat sekitar Rp550 juta guna memperkuat kapasitas dan pengembangan potensi lokal.
“Intinya, kami ingin desa maju naik kelas menjadi desa mandiri. Programnya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa,” tegasnya.
Yandri juga menegaskan bahwa desa akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional, bukan hanya penerima manfaat pembangunan. Dengan pendampingan dari Bank Dunia, desa-desa akan diarahkan agar berdaya saing global dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Pertemuan di Bappenas itu turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi Kemendes PDT, di antaranya Sekjen Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Teguh, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Tabrani, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, serta Kepala BPSDM Agustomi Masik.
Turut hadir pula Kepala BPI Mulyadin Malik, Sekretaris Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rachmatia, dan Kepala Biro Perencanaan Cece Yusuf, yang membahas sinkronisasi rencana dengan kebijakan pembangunan nasional.
(lut/firm)
