INSERTRAKYAT.COM – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik menjadi kunci mencegah meluasnya disinformasi di era digital. Pemerintah tidak bisa terlambat menyampaikan narasi resmi karena arus informasi bergerak sangat cepat dan masif.
Pernyataan itu disampaikan Meutya dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026, Rabu (4/2/2026), yang dihadiri Kepala Biro Humas Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, dan perwakilan pemerintah daerah. Ia menegaskan, “Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat.”
Menurut Menkomdigi, keberhasilan komunikasi publik pemerintah tidak diukur dari seberapa rapi pesan yang disusun, melainkan dari apa yang benar-benar sampai dan dipahami masyarakat. Jika informasi akurat tenggelam di tengah disinformasi, maka upaya humas dianggap gagal.
Ia menegaskan bahwa komunikasi publik bukan lagi sekadar fungsi pendukung, tetapi bagian integral dari kepemimpinan negara. Konsistensi suara negara di ruang publik, yang dijalankan oleh humas di kementerian dan lembaga, menentukan reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional.
Meutya juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar lembaga untuk menghadapi disinformasi, termasuk berbagi data dan merespons isu secara terkoordinasi. “Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan penguatan data sebagai fondasi komunikasi publik yang cepat dan akurat. Konsolidasi data internal kementerian dan lembaga menjadi prasyarat agar humas dapat bergerak sigap saat isu strategis berkembang.
Meutya mengajak seluruh insan humas pemerintah menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi lintas lembaga, dan menyampaikan kebijakan dengan gaya beragam tetapi tujuan yang sama. “Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama,” pungkasnya.
