PEMERINTAH pusat era RI1, Prabowo Subianto melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama sektor terkait, termasuk Kementerian Keuangan melalui skema Danantara, terus mendorong pelaksanaan Proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Tanah Air.

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir lewat pembangunan fasilitas perikanan dan penguatan UMKM. Secara nasional, proyek ini mencakup 100 lokasi di 29 provinsi dengan anggaran Rp2,2 triliun.

Di tahun 2025 ini khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, proyek KNMP berlangsung di enam kabupaten dan kota, yaitu Makassar, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, dan Bone. Seluruh pekerjaan infrastruktur di wilayah ini dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana utama.

Dalam keterangan resminya, PT Adhi Karya menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mengerjakan infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Sinjai dan lima lokasi lainnya yang tersebar di sejumlah daerah  seperti Kabupaten Takalar. Proyek ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan secara teknis oleh KKP, sementara pendanaannya ditopang oleh Kementerian Keuangan.

“Peran PT. Adhi Karya (Persero) dalam mendorong pembangunan di wilayah pesisir melalui Proyek Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Sulawesi Selatan,” bunyi keterangan pihak PT Adhy Karya yang diterima INSERTRAKYAT.COM, Jum’at, (5/12/2025).

Di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, proyek ini disambut positif oleh masyarakat, ungkap Kepala Desa Sirajuddin. Ia mengatakan bahwa warga merasa terbantu karena pembangunan ini menyasar langsung kebutuhan para nelayan.

Pengawasan proyek dilakukan oleh KKP, Jam – Intel Kejaksaaan Agung, secara ketat melalui sistem digitalisasi, termasuk pemantauan menggunakan CCTV. Hal ini bertujuan memastikan transparansi dan kualitas pekerjaan di setiap titik pembangunan.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perikanan Sinjai, Syamsul Alam, menyebut bahwa proyek KNMP sudah lama dinantikan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pembangunan berpusat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Maroanging, mencakup cold storage, pabrik es, perbaikan dermaga, kios nelayan, hingga sentra kuliner maritim.

Menurutnya, bantuan perahu nelayan juga sedang disiapkan sebagai bagian dari peningkatan fasilitas produksi. Semua sarana yang dibangun nantinya akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih Desa Tongke-Tongke.

Syamsul Alam menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah besar bagi kemajuan sektor perikanan di Sinjai. Ia berharap nelayan kedepan semakin sejahtera, dan mandiri. “Begitu harapan kami, dan KKP juga telah melakukan kunjungan di lokasi proyek,” tandasnya.

Proyek ini mendapat pendampingan hukum dari pusat Institusi. Dimana sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan Kejaksaan Agung RI, melalui JAM – Intel melakukan penandatanganan MoU mencakup kegiatan tersebut.

Lengkapnya, diberitakan sebelumnya, berdasarkan keterangan resmi dari Kapuspenkum Anang Supriatna yang diterima Insertrakyat.com, dijelaskan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani memimpin entry meeting sekaligus penandatanganan Pakta Integritas terkait dengan Pembangunan Strategis (PPS) untuk Proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2025. Kegiatan berlangsung pada Rabu, 29 Oktober 2025, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.

Kendati demikian terkait dengan BPJS ketenagakerjaan, PT Adhy Karya menegaskan bahwa semua langsung terdaftar sekaligus. “Terdaftar sekaligus karena Ini proyek Nasional,” kuncinya.

(Syamsul/Sup/Isma- sumber : InsertRakyat.com)

 Ikuti Berita Insertrakyat.com