JAKARTA, InsertRakyat.com,-— Masih basah, dan bahkan masih menari dalam nadi ingatan Ratu Dunia serta Masyarakat luas, terkait realita pahit yang sempat meruntuhkan citra peradilan yang berkaitan dengan Mahkamah Agung RI. Bagaimana tidak, Kejaksaan Agung RI mengungkap korupsi di balik vonis terpidana Ronal Tannur pada tahun 2024.
Kasus ini adalah tamparan keras bagi rakyat, dan pukulan telak bagi Mahkamah Agung RI, memantik pula pertanyaan bagaimana pengawasan internal kehakiman?. Lantas adakah jaminan kedepannya praktik suap tersebut tidak terulang lagi?. Saat suap tersebut terungkap dampaknya sangat bias, bahkan sejumlah rakyat Indonesia sempat frustrasi lantaran kepercayaan hukum dikhianati oleh hakim yang mulia. Kasus ini berhasil terungkap tak lama setelah Prof Sunarto menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung.
Kasus tersebut sebenarnya bermula dicurigai sejumlah individu sejak sekitar Juli 2024. Hingga terungkap beberapa bulan kemudian. Tak tanggung-tanggung, penyidik Kejaksaan Agung RI membongkar praktik suap berjumlah miliaran rupiah. Bahkan, mesin penghitung uang milik Kejaksaan Agung sempat alami kerusakan lantaran “capek” mengurai jumlah hasil korupsi oknum hakim dkk. dalam perkara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapuspenkum Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., saat dikonfirmasi wartawan Insertrakyat.com, menyatakan bahwa pihaknya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Pak Hakim.
Bahkan, menjawab pertanyaan publik soal oknum pengacara, Harli juga tak membantah jika kasus tersebut melibatkan oknum pengacara Ron. “Iya, ada satu oknum pengacara, dan oknum hakim,” kata dia dalam keterangan resminya pada 2024 lalu.
Dalam rentetan peristiwa kasus tersebut, publik kian hangat menyoroti dunia kehakiman dan Mahkamah Agung RI. Pada Selasa, 24 Desember 2024, sidang koruptor tersebut digelar dengan lokasi sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
Tiga hakim nonaktif PN Surabaya, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai total Rp4,67 miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, terkait vonis bebas untuk terdakwa pembunuhan Ronald Tannur.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut uang tersebut berasal dari ibu Ronald, Meirizka Widjaja Tannur, dan kuasa hukum Ronald, Lisa Rachmat. Tujuannya: mempengaruhi putusan perkara hingga Ronald divonis bebas.
Puing-puing suap antara lain, Rp1 miliar dan 308 ribu dolar Singapura (sekitar Rp3,67 miliar).
Pembagian uang dilakukan langsung maupun lewat transfer ke Lisa, yang kemudian diserahkan kepada para hakim.
Dari informasi Internal Kejaksaan Agung menyebut bahwa, Putusan bebas Ronald dikeluarkan oleh PN Surabaya pada 24 Juli 2024, berdasarkan perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN SBY. Dari sini mulanya persoalan suap tersebut.
Dalam sidang yang digelar pada Selasa (24/12/2024), tersebut, ketiga hakim dikenai pasal-pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, termasuk Pasal 12 huruf c dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
Di sisi lain, Citra Mahkamah Agung kembali pulih seiring kegiatan Mahkamah Agung RI, yang dapat diakses melalui Humas MA, Sobandi. Dedikasinya sangat menunjang citra positif Mahkamah Agung. Saat dihubungi Insertrakyat.com untuk kepentingan berita, Sobandi selalu responsif. Ia memaparkan informasi yang akurat.
Baca selengkapnya: Jejak Emas Kusumah Atmadja: Pelopor Mahkamah Agung RI dan Pejuang Kemerdekaan
Bukan cuma itu, informasi kegiatan seluruh Pengadilan Negeri di berbagai daerah di Tanah Air juga dapat diakses melalui kehumasan masing-masing. Kemudahan ini dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.
Berperan aktif dalam penyebaran informasi kiat MA dan PN di berbagai daerah, diantaranya adalah Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), para jurnalis dan pimpinan redaksi media online, elektronik, dan cetak andil dalam pemberitaan dimaksud, mereka tergabung dalam satu wadah komunikasi Independen, Profesional dan berani beretika.
Berkaca pada realita manis, di mana Mahkamah Agung sempat terdengar peduli pada dunia jurnalistik, yang merupakan bagian dari pilar keempat demokrasi di negara ini. Ketua Mahkamah Agung (KMA), YM Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., dalam acara “Refleksi Akhir Tahun 2024”, berharap media pers terus mengawal peradilan dengan pemberitaan objektif.
Menurutnya, media harus berperan aktif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. “MA menjaga integritas, dan media diharapkan menyajikan informasi yang berimbang dan berbasis fakta,” tegasnya.
Dia menambahkan, media punya andil besar dalam mengawasi kinerja hakim dan aparat peradilan agar masyarakat tetap percaya pada sistem hukum. Pemberitaan akurat membantu meluruskan isu-isu yang beredar, sehingga tidak terjadi bias di tengah masyarakat.
Pernyataan Prof. Sunarto tersebut sebenarnya sejalan dengan peran Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), sebagai jembatan komunikasi antara MA dan wartawan di Indonesia.
Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi yang telah dibangun ini semata-mata untuk kepentingan publik.
“Masyarakat harus mendapatkan informasi yang valid tentang pemberitaan dan peradilan. Untuk itu, komunikasi terbuka dengan FORSIMEMA-RI memastikan pemberitaan MA tetap transparan dan membangun kepercayaan publik,” ungkap Syamsul Bahri yang juga merupakan bagian dari Insertrakyat.com di Jakarta.
Momen hari pertama Idulfitri (1 Syawal 1446 H/2025 M) sempat hangat, terkait realita kurang sedap di Rujab Ketua Mahkamah Agung (KMA), di mana wartawan yang hadir merasa tidak mendapatkan izin untuk melakukan liputan sekaligus silaturahmi terhadap pihak MA dan tamu lainnya, seperti pengacara dan pejabat vertikal yang telah disambut antusias.
Menanggapi hal tersebut, Syamsul dengan tegas menyoroti terkait kendala komunikasi yang menyebabkan adanya miskomunikasi.
Padahal, menurut dia, saat Idulfitri, ia dan seorang anggota Dewan Penasehat FORSIMEMA-RI hendak menghadiri halalbihalal di Rumah Dinas KMA tetapi terhambat protokoler yang ketat. Ia lantas berharap agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.
“Kedepannya, kita harapkan kepada MA komunikasi harus lebih lancar agar tidak terkesan tertutup,” tegas Syamsul Bahri, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).
Jauh sebelum itu, pada Jumat, Agustus 2024 lalu, tepat masa-masa transisi jabatan Ketua Mahkamah Agung, Syamsul Bahri adalah individu yang tampil terdepan menyuarakan pandangan soal harapan publik. Menurutnya, sangat tepat Ketua Mahkamah Agung dijabat oleh Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.
Tak berselang lama, sekira dua bulan kemudian, Indonesia mengumumkan Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., resmi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI. Ucapan selamat berdatangan dari berbagai arah.
Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) pada Selasa, 22 Oktober 2024. Pelantikan ini dilakukan oleh Presiden H. Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Sunarto terpilih sebagai Ketua MA RI periode 2024-2029 dalam Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA RI pada Rabu, 16 Oktober 2024. Ia memperoleh 30 suara dari 44 suara yang ada.
Diberitakan oleh jaringan FORSIMEMA RI, jelang pemilihan ketua Mahkamah Agung periode tersebut, Pada 28 Agustus 2024 Syamsul Bahri lebih dalam mengenalkan ke publik, bahwa sosok Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., dikenal sebagai maestro hukum dengan deretan prestasi gemilang sepanjang kariernya.
Syamsul Bahri mengklaim bahwa Prof. Sunarto adalah putra asli Sumenep, Jawa Timur, kota yang dikenal sebagai penghasil keris, yang telah menorehkan berbagai pencapaian hingga layak dipandang sebagai kandidat kuat untuk memimpin Mahkamah Agung (MA) di masa depan.
Setelah meraih gelar profesor, reputasi Prof. Sunarto semakin kokoh. Kata Syamsul, di era globalisasi yang menuntut transparansi, integritas, dan akuntabilitas, Prof. Sunarto dianggap sebagai sosok yang mampu menjadi nakhoda MA dengan visi modern dan berorientasi pada kepentingan publik.
Prof. Sunarto berdiri sebagai salah satu tokoh yang kian dinilai sangat mampu membawa Mahkamah Agung menuju era baru yang lebih dinamis dan berdaya saing.
“Sejauh ini Prof. Sunarto memiliki kinerja yang sangat bersinar, makanya itu kita patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan dukungan sedalam-dalamnya agar Prof dapat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung,” ungkap Syamsul.
Sejak Maret 2022, di bawah inisiatif Syamsul Bahri dan Lina, terbentuk Kelompok Kerja Media di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikenal sebagai Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI).
Langkah ini mendapat dukungan moral dari dua figur penting saat itu: Dr. Andi Samsanganro, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, dan Dr. Sunarto, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial. Sempat dalam pertemuan tersebut, Prof. Sunarto menitipkan harapan agar forum ini mampu menjadi wadah silaturahmi yang solid bagi insan pers di lingkungan peradilan, khususnya di MA.
Prof. Sunarto mengapresiasi penuh pembentukan FORSIMEMA-RI, mengingat forum ini memperkuat sinergi dan komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung.
Lantas, pada momen 1 Syawal wajah pers dirobek oleh momok yang meruntuhkan benteng sinergitas antara Mitra MA. Dimana, Wartawan seakan tak punya ruang di Mata mereka, ialah sebuah realita yang sulit dilupakan: sejarah Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi di Rumah Jabatan Ketua Mahkamah Agung.
Kendati demikian satu pertanyaan berikut untuk Presiden Prabowo Subianto, Siapa kacang— lupa kacamata?.
FORSIMEMA-RI berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga transparansi informasi peradilan. Hubungan yang erat antara MA dan FORSIMEMA-RI akan memastikan pemberitaan yang objektif dan kredibel.
Kepercayaan publik terhadap peradilan akan semakin kuat jika MA terus menjunjung keterbukaan dan sinergi dengan media. Transparansi dan akuntabilitas akan menjaga marwah MA sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia. (*)
Berkontribusi dalam artikel ini adalah Syamsul/Miftahul/Supriadi.
Editor : Bahtiar
