SOFYAN S.Sos, seorang pengamat kebijakan publik, dalam sebuah diskusi informal mengulas pandangan politik terkait dinamika wacana pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pandangan tersebut muncul dalam sebuah pertemuan di warung kopi pada Jumat, 10 April, yang turut dihadiri sejumlah tokoh lokal, termasuk seorang akademisi dan Ketua Partai Gerindra Kota Lhokseumawe.
Dalam diskusi tersebut, ruang warung kopi diposisikan sebagai arena deliberasi publik, tempat gagasan politik dipertukarkan secara terbuka. Salah satu isu yang mengemuka adalah wacana pergantian Ketua DPRA yang hingga kini masih didominasi oleh figur-figur lama dalam struktur politik di tingkat daerah.
Menurut Sofyan S.Sos, konfigurasi elite yang selama ini bertahan cenderung menunjukkan pola kepemimpinan yang relatif stagnan. Dalam konteks tersebut, muncul gagasan mengenai kemungkinan regenerasi kepemimpinan melalui figur alternatif, salah satunya Bunda Salma dari Partai Aceh.
Gagasan tersebut dipandang sebagai bentuk opsi politik yang bersifat non-konvensional. Bunda Salma disebut memiliki potensi menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan Ketua DPRA. Selain aspek representasi gender, ia juga dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang cenderung tenang, akomodatif, serta berorientasi pada kerja lapangan tanpa eksposur politik berlebihan.
Dalam perspektif kebijakan publik, karakter tersebut dipahami sebagai modal sosial-politik yang relevan dalam konteks kelembagaan DPRA yang bersifat kolektif dan kolegial. Lembaga legislatif daerah tersebut, menurut Sofyan, tidak hanya membutuhkan figur yang mampu mengartikulasikan kepentingan politik, tetapi juga kemampuan untuk membangun konsensus lintas fraksi.
Riwayat keterlibatan Bunda Salma di tengah masyarakat, termasuk dalam situasi kebencanaan seperti banjir, turut menjadi bagian dari pertimbangan sosial yang diperbincangkan. Kehadirannya dalam berbagai kegiatan sosial dinilai lebih bersifat praksis dibanding retoris, yang dalam diskursus politik sering dikaitkan dengan pendekatan berbasis kerja nyata.
Namun demikian, dinamika politik Aceh tetap dipandang memiliki kompleksitas yang tinggi. Struktur relasi antar-elite, sejarah politik lokal, serta karakter institusional DPRA menjadi variabel yang mempengaruhi setiap proses suksesi kepemimpinan.
Sofyan S.Sos menegaskan bahwa gagasan tersebut bukan merupakan kesimpulan final, melainkan bagian dari diskursus alternatif mengenai arah kepemimpinan politik di Aceh. Dalam konteks tersebut, munculnya nama-nama baru dipandang sebagai indikator adanya kebutuhan terhadap pembaruan energi politik di tingkat legislatif daerah.
Diskusi di warung kopi tersebut pada akhirnya tidak menghasilkan keputusan politik, namun mencerminkan adanya ruang publik informal yang terus hidup dalam membicarakan masa depan politik Aceh. Dalam lanskap tersebut, kata Sofyan wacana mengenai Bunda Salma diposisikan sebagai salah satu dalam spektrum perubahan, namun untuk sementara bukan sebagai kepastian politik yang telah final. “Bunda Salma Figur yang tepat Pimpin DPRA,” tandasnya.
Dapatkan berita penting dan menarik dengan bergabung di saluran Whatsapp InsertRakyat.com > whatsapp channel
