Bontang, InsertRakyat.com– BSKDN Kemendagri melaksanakan validasi apresiasi kinerja Pemkot Bontang terkait penurunan pengangguran, secara daring pada 8 April 2026.
Dr. T.R. Fahsul Falah, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, menyatakan pelatihan vokasi efektif meningkatkan keterampilan dan akses kerja.
“Pelatihan vokasi yang dilaksanakan Pemkot Bontang meningkatkan keterampilan peserta dan memperluas akses kerja, sekaligus mendukung penurunan angka pengangguran di daerah,” ulas TR dalam keterangan laporannya kepada Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.
BLKI Kota Bontang beroperasi sejak 2007, menyelenggarakan pelatihan berbasis industri seperti otomotif, konstruksi, administrasi, perikanan, dan usaha rumahan.
Tahun 2025, 2.574 peserta mengikuti pelatihan dengan dukungan APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, dan perusahaan. Peserta datang dari Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Program kota menggabungkan pelatihan, pemagangan, dan penciptaan wirausaha. Kebijakan 75% tenaga kerja lokal membantu serapan kerja, didukung job fair dan magang 3–6 bulan.
Pemkot Bontang meningkatkan inovasi layanan ketenagakerjaan melalui SIPELARIS, Teman Naker, dan integrasi BPJS. Warga diminta memanfaatkan program untuk peluang kerja lebih luas.
Sehari sebelumnya, BSKDN Kemendagri juga menyelenggarakan Validasi Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah (AKPD) Dimensi Penurunan Pengangguran secara daring, tepat Selasa (7/4/2026).Hasil menunjukkan peran aktif BLK.
Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik, BSKDN Kemendagri dalam laporannya kepada Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. menandaskan bahwa. “Pelatihan BLK berbasis kebutuhan industri mampu meningkatkan serapan tenaga kerja, sesuai sektor unggulan Kaltim.”
Kegiatan diikuti perwakilan Pemprov Kalimantan Timur, termasuk Sekretaris Disnakertrans, Kepala Bidang Perencanaan, pihak BLKI, dan penerima manfaat pelatihan. Tim penilai berasal dari Kemendagri, Tempo, dan pakar ketenagakerjaan.
BLK menjadi instrumen utama menyiapkan tenaga kerja kompeten. Kurikulum diselaraskan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan kebutuhan sektor pertambangan, migas, serta industri pendukung.
Tahun 2025, BLK menyelenggarakan 65 paket pelatihan untuk 1.039 peserta. Sekitar 60 persen lulusan terserap dunia kerja melalui fasilitasi maupun usaha mandiri.
Pemerintah Kalimantan Timur mengembangkan aplikasi E-Town Kerja sebagai platform digital penghubung pencari kerja dan lowongan. Sistem terintegrasi dengan dukungan MoU industri.
Kolaborasi dengan SMK difokuskan melalui Tim Koordinasi Daerah dan Dinas Pendidikan. Penempatan kerja difasilitasi melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) agar lulusan mudah mengakses lowongan.
Disnakertrans mengalokasikan Rp32 miliar dari total Rp113 miliar untuk program pelatihan dan penempatan tenaga kerja. BLK belum berstatus BLUD, membatasi fleksibilitas pengelolaan program.
Peserta menilai pelatihan BLK bermanfaat dan relevan, meningkatkan peluang kerja. Saran memperpanjang durasi diharapkan memperdalam kompetensi peserta lebih optimal.
TR menyatakan, validasi AKPD oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menegaskan sinergi pemerintah, industri, dan pendidikan. “Program pelatihan akan terus dikembangkan untuk menurunkan pengangguran secara berkelanjutan,” kuncinya.
Dapatkan berita penting dan menarik follow whatsapp channel
