- Pelatihan berbasis kebutuhan industri meningkatkan serapan tenaga kerja di sektor unggulan Kalimantan Timur.
- BSKDN Kemendagri laksanakan validasi AKPD 2026. BLK Kaltim siapkan tenaga kerja kompeten dengan pelatihan relevan sektor unggulan.
SAMARINDA, INSERTRAKYAT.com – BSKDN Kemendagri menyelenggarakan Validasi Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah (AKPD) Dimensi Penurunan Pengangguran secara daring, Selasa (7/4/2026). Hasil menunjukkan peran aktif BLK.
Hal ini dikemukakan oleh Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik, BSKDN Kemendagri dalam laporannya kepada Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. “Pelatihan BLK berbasis kebutuhan industri mampu meningkatkan serapan tenaga kerja, sesuai sektor unggulan Kaltim,” bunyi keterangan TR seperti dikutip InsertRakyat.com, pada Kamis (9/4/2026).
Kegiatan diikuti perwakilan Pemprov Kalimantan Timur, termasuk Sekretaris Disnakertrans, Kepala Bidang Perencanaan, pihak BLKI, dan penerima manfaat pelatihan. Tim penilai berasal dari Kemendagri, Tempo, dan pakar ketenagakerjaan.
BLK menjadi instrumen utama menyiapkan tenaga kerja kompeten. Kurikulum diselaraskan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan kebutuhan sektor pertambangan, migas, serta industri pendukung.
Tahun 2025, BLK menyelenggarakan 65 paket pelatihan untuk 1.039 peserta. Sekitar 60 persen lulusan terserap dunia kerja melalui fasilitasi maupun usaha mandiri.
Pemerintah Kalimantan Timur mengembangkan aplikasi E-Town Kerja sebagai platform digital penghubung pencari kerja dan lowongan. Sistem terintegrasi dengan dukungan MoU industri.
Kolaborasi dengan SMK difokuskan melalui Tim Koordinasi Daerah dan Dinas Pendidikan. Penempatan kerja difasilitasi melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) agar lulusan mudah mengakses lowongan.
Disnakertrans mengalokasikan Rp32 miliar dari total Rp113 miliar untuk program pelatihan dan penempatan tenaga kerja. BLK belum berstatus BLUD, membatasi fleksibilitas pengelolaan program.
Peserta menilai pelatihan BLK bermanfaat dan relevan, meningkatkan peluang kerja. Saran memperpanjang durasi diharapkan memperdalam kompetensi peserta lebih optimal.
TR menyatakan, validasi AKPD oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menegaskan sinergi pemerintah, industri, dan pendidikan. “Program pelatihan akan terus dikembangkan untuk menurunkan pengangguran secara berkelanjutan,” kuncinya. (Adv). Follow berita penting dan menarik melalui akun medsos Tiktok, X, IG dan (whatsappchannel)
