BANDA ACEH, INSERTRAKYAT.com — Pemerintah mempercepat konsolidasi data dan perencanaan hunian pasca bencana yang menyusul dampak banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra. Hingga Selasa (16/12/2025).
Adapun diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 147.217 unit rumah mengalami kerusakan dengan tingkat bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.
Data kerusakan tersebut menjadi pijakan utama pemerintah dalam merumuskan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak, baik melalui skema relokasi maupun pembangunan kembali di lokasi semula.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa proses pendataan dilakukan secara detail dan berlapis guna memastikan setiap kebijakan pemulihan benar-benar tepat sasaran.
“Pendataan rumah rusak ini adalah dasar strategis untuk menentukan pola penanganan hunian ke depan. Apakah dibangun kembali di lokasi eksisting atau direlokasi, semuanya mempertimbangkan aspek mitigasi risiko bencana,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers di Media Center Kantor Gubernur Aceh.
Menurutnya, rumah dengan kategori rusak ringan masih memungkinkan direhabilitasi di lokasi awal dengan penataan kawasan yang lebih aman.
Sebaliknya, bangunan rusak berat atau yang berada di zona rawan akan diarahkan masuk dalam program relokasi ke kawasan yang dinilai lebih layak huni dan aman.
BNPB bersama kementerian teknis dan pemerintah daerah kini tengah mempercepat finalisasi pendataan lanjutan, termasuk pemetaan lokasi huntara dan huntap.
“Arahan Presiden jelas, proses ini harus dipercepat agar pembangunan bisa segera berjalan dan masyarakat tidak terlalu lama berada dalam kondisi darurat,” tegasnya.
Di Provinsi Aceh, dampak bencana tercatat paling signifikan dengan 106.058 unit rumah terdampak, terdiri dari 46.779 rusak ringan, 22.951 rusak sedang, dan 36.328 rusak berat.
Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah kerusakan tertinggi mencapai 36.964 unit, disusul Aceh Timur 18.914 unit dan Aceh Tamiang 10.720 unit.
Sementara di Sumatra Utara, jumlah rumah rusak mencapai 28.708 unit, dengan 5.158 di antaranya masuk kategori rusak berat.
Dari angka tersebut, 1.068 unit dilaporkan hilang atau hanyut akibat terjangan banjir. Kabupaten Langkat mencatat dampak terbesar dengan 11.273 unit rumah rusak, diikuti Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.
Adapun di Sumatra Barat, BNPB mencatat 12.451 unit rumah terdampak. Kota Padang menjadi wilayah paling terdampak dengan 5.497 unit, disusul Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.
Selain kerusakan permukiman, bencana ini juga menelan korban jiwa dalam jumlah besar.
Hingga Selasa (16/12/2025), total korban meninggal dunia tercatat 1.053 jiwa, bertambah 23 orang dibandingkan hari sebelumnya.
Penambahan korban berasal dari Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Tapanuli Tengah.
Secara kumulatif, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 449 jiwa di Aceh, 360 jiwa di Sumatra Utara, dan 244 jiwa di Sumatra Barat. Sementara itu, 200 orang masih dinyatakan hilang dan terus dilakukan upaya pencarian oleh tim gabungan.
Jumlah pengungsi hingga saat ini mencapai 606.040 jiwa. Pemerintah memastikan layanan dasar bagi pengungsi tetap berjalan, mencakup kebutuhan pangan, air bersih, layanan kesehatan, hingga dukungan psikososial melalui koordinasi lintas sektor.
BNPB menegaskan bahwa seluruh proses pendataan, perencanaan hunian, hingga pemenuhan kebutuhan pengungsi merupakan wujud kehadiran negara dalam setiap fase bencana.
“Pemulihan tidak berhenti pada tanggap darurat. Target kita adalah memastikan masyarakat dapat kembali hidup di lingkungan yang lebih aman dan tangguh,” pungkas Muhari.
