JAKARTA, INSERT RAKYAT – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menjenguk Haji Faisal, korban dugaan pengeroyokan yang terjadi di Polda Metro Jaya, tepatnya di ruang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), beberapa waktu lalu.
Kunjungan tersebut dilakukan di tengah mencuatnya rencana aksi damai besar-besaran oleh masyarakat Aceh dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya komunitas Aceh di wilayah Jabodetabek. Dalam pertemuan itu, Wagub meminta agar rencana aksi ditunda demi menjaga kondusivitas serta fokus mengawal proses hukum.
“Kita hentikan dulu aksi damai. Mari kita kawal bersama agar kasus ini diproses sampai tuntas dan aktor utamanya ditangkap,” ujar Fadhlullah, Kamis (9/4/2026).
Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia dan memiliki kontribusi besar dalam sejarah bangsa. Wagub juga mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, terlebih jika terjadi di institusi penegak hukum.
“Kita ini bangsa besar dan beradab. Mari kita selesaikan persoalan ini secara beradab dan dalam koridor hukum,” tambahnya.
Fadhlullah turut menyinggung pengalaman masyarakat Aceh yang merantau untuk mencari penghidupan, namun kerap menghadapi berbagai risiko. Ia berharap kejadian yang menimpa warga Aceh di Jakarta ini menjadi yang terakhir.
Sementara itu, Ketua Umum Aksi Masyarakat Aceh, Suryadi Djamil, menegaskan bahwa rencana aksi yang semula digagas merupakan bentuk kepedulian dan tuntutan keadilan, bukan bentuk kebencian terhadap institusi kepolisian.
“Kami turun bukan karena benci kepada Polri, tapi ingin memastikan kasus ini diusut tuntas dan tidak ada yang kebal hukum,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya sepakat membatalkan aksi sebagai bentuk penghormatan terhadap imbauan Wagub Aceh, serta demi menjaga nilai-nilai etika dan persatuan.
Meski demikian, Suryadi menegaskan masyarakat Aceh akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia juga mendesak dilakukan audit terhadap laporan yang berkaitan dengan korban, serta mendorong agar kasus tersebut dibahas di Komisi III DPR RI melalui rapat dengar pendapat (RDP).
“Kami percaya kepada Kapolri dan Kapolda. Tapi jika tidak ada kejelasan dan aktor utama tidak ditangkap, maka aksi yang lebih besar bisa saja dilakukan,” ujarnya.
Ia juga meminta Divisi Propam Polri turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran, guna menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan publik.
Turut mendampingi Wagub Aceh dalam kunjungan tersebut sejumlah tokoh Aceh, di antaranya H. Kamaruddin Abtami, H. Sulaiman (Tole), Mahmuddin, serta Burhanuddin dari Aceh Timur. Hadir pula Pimpinan Komisi V DPRA, Edy Asyaruddin, SE.
Selain itu, turut hadir Ketua KNPI Aceh Timur H. Sulaiman (Tole), yang ikut mendampingi serta menyatakan dukungan terhadap upaya penyelesaian kasus secara hukum dan damai.
Pertemuan antara Wagub Aceh dan perwakilan massa berlangsung cukup panjang dan menghasilkan kesepakatan untuk meredam rencana mobilisasi massa. Semua pihak sepakat menjaga situasi tetap kondusif sembari menunggu proses hukum berjalan.
Peristiwa ini menjadi perhatian luas publik nasional, mengingat lokasi kejadian berada di institusi penegak hukum. Masyarakat pun berharap penanganan kasus dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa tebang pilih.
(MHD IQBAL). FOLLOW WHATSAPP CHANNEL INSERT RAKYAT (whatsapp channel)
