JAKARTA, – Selain terkait edaran larangan keluar negeri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga memaparkan capaian kinerja strategis Kemendagri pada triwulan I 2026 saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/3/2026).
Dalam rapat, Mendagri menjelaskan bahwa perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah ditunda 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah hari raya. Kebijakan ini sejalan dengan upaya Kemendagri menjaga stabilitas pelayanan publik, mengawasi distribusi bahan pokok, serta memastikan kondisi daerah tetap kondusif dengan pelayanan publik tetap maksimal.
Selain kebijakan tersebut, Kemendagri mencatat sejumlah capaian strategis. Salah satunya adalah keberhasilan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026, yang diikuti ribuan peserta dari pusat dan daerah. Forum tersebut mengokohkan kinerja pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas Presiden, termasuk pengendalian inflasi dan percepatan pembangunan.
Masih kata Tito, untuk dukungan Kemendagri terhadap pemulihan pascabencana di Sumatera, melalui pembentukan Sekretariat Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), pengawasan bantuan anggaran daerah terdampak, hingga pelayanan administrasi kependudukan secara jemput bola bagi masyarakat terdampak.
Kemendagri juga mengirimkan praja IPDN dan ASN ke daerah terdampak dalam beberapa gelombang untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial.
Di bidang administrasi kependudukan, tingkat perekaman KTP elektronik telah mencapai 97,64 persen, sementara pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan menyentuh 98,68 persen, menunjukkan peningkatan akurasi data nasional.
Lengkapnya Kemendagri aktif membina kepala daerah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi lokal, mengendalikan inflasi, dan mendukung program prioritas Presiden. Beberapa program strategis yang didukung antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta penanganan sampah menjadi energi listrik melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).
Mendagri menegaskan bahwa pengendalian inflasi dilakukan melalui rapat rutin mingguan dan inspeksi lapangan di daerah-daerah dengan tekanan inflasi tinggi. Langkah-langkah ini memastikan kebijakan pemerintah pusat tersalurkan secara efektif hingga ke level daerah. Untuk pengelolaan anggaran juga berjalan dengan baik.
“Hingga 29 Maret 2026, realisasi anggaran Kemendagri telah mencapai Rp1,005 triliun atau 12,85 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,82 triliun, menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran triwulan I, ” tegasnya.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri Wamendagri Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, Akhmad Wiyagus, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat Kemendagri lainnya.
Dapatkan berita penting dan menarik melalui saluran whatsapp / channel INSERTRAKYAT.COM
