Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Mantan Calon Wakil Presiden RI Pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar tagline Amin).
Magelang, InsertRakyat.com – Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan daerah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mewujudkan swasembada pangan. Dua tantangan besar ini menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah telah menjalankan berbagai program strategis, seperti penyaluran bantuan sosial (bansos), pembukaan lapangan kerja, pemberian subsidi energi, serta peningkatan layanan sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Oleh karena itu, saya mengajak para kepala daerah untuk bersinergi dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem,” ujarnya saat berbicara dalam Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).
Ia menambahkan, tugas besar dalam menekan angka kemiskinan membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan kerja sama yang solid, target pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara lebih efektif.
“Karena ini program nasional, kita harus memiliki visi yang sama. Targetnya adalah graduasi, yakni mengangkat masyarakat dari kemiskinan menuju kemandirian,” tegasnya.
Selain pengentasan kemiskinan, kepala daerah juga didorong untuk mendukung program swasembada pangan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa ketahanan pangan harus menjadi perhatian utama guna mencegah krisis yang lebih luas.
“Jika terjadi krisis pangan, dampaknya bisa meluas ke krisis politik dan konflik sosial. Karena itu, Presiden Prabowo menugaskan kami untuk memastikan swasembada pangan tercapai,” ungkap Amran.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI/Polri dalam program pompanisasi guna mengatasi kekeringan akibat El Nino yang melanda beberapa daerah. Langkah ini terbukti mampu menjaga stabilitas produksi pertanian.
“Kementerian Pertanian tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi dengan kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur,” tandasnya.
Penulis : Penulis: Anggyta
