JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM —
Kementerian Dalam Negeri kembali mengingatkan pemerintah daerah soal lemahnya respons terhadap pengendalian inflasi. Senin, (28/4/2025).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, mengungkapkan “fakta pahit”. Dimana kata Tomsi dengan tegas, dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, hanya 44 daerah yang tercatat turun ke pasar untuk mengecek harga pangan.
Data itu dihimpun langsung oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri per April 2025. Sisanya?. Tidak jelas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Baru 44 Pemda yang sidak pasar. Yang lain?. Kami tunggu klarifikasinya,” tegas Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (28/4/2025). Seperti rilisnya melalui Puspen Kemendagri yang diterima INSERTRAKYAT.COM.
Tomsi tak berhenti di situ. Ia juga membongkar catatan lebih dalam: hanya 10 daerah yang berkoordinasi dengan daerah penghasil untuk menjaga pasokan pangan. Selebihnya, kata dia, baru sebatas wacana rapat tanpa aksi nyata.
“Kalau cuma rapat-rapat tanpa tindak lanjut, rakyat tetap saja dihajar harga mahal,” ujar Tomsi.
Lebih lanjut, gerakan menanam yang selama ini dipromosikan pemerintah pusat, baru diadopsi di 30 kabupaten/kota. Meski sebatas pencanangan, Tomsi mengapresiasi sedikit niat itu , sembari mengingatkan, keberpihakan kepada rakyat mesti dibuktikan dengan kerja, bukan slogan.
“Kepala daerah baru harus segera menunjukkan kerja nyata. Bukan menunggu arahan, tetapi bergerak melayani rakyat,” ujarnya menekankan.
“Tolong, upaya – upaya langkahnya kita tunggu dan pantau,” tegas Tomsi.
Dalam forum itu, Tomsi membuka ruang dialog dengan Pemda-Pemda yang harga komoditas pangannya sudah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia mengajukan resep sederhana: turun langsung ke pasar, bangun kerja sama konkret dengan daerah penghasil.
Rapat ini dihadiri oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono. Secara daring, hadir pula perwakilan Kementerian Perdagangan, Bulog, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, hingga TNI.
Namun di tengah jajaran tamu itu, sinyal dari Sekjen Kemendagri tetap tajam:
Program pengendalian inflasi tak akan bergerak tanpa keseriusan di lapangan.
Bicara data, mayoritas daerah masih absen.
Sementara itu untuk temuan BPK RI pada Dinas PU PR Sinjai, Tomsi Tohir diharapkan menyikapi. Temuan BPK ini dijelaskan bahwa Ada pelanggaran Permendagri, seharusnya dianggarkan untuk penyertaan modal, justru dijadikan hibah. Hanya saja Tomsi Tohir belum mengeluarkan Keterangan resminya terkait persoalan tersebut. Sementara itu, Aktivis Mahasiswa Muh Abdul Azizul Gaffar meminta Tomsi Tohir lebih aktif buka mata terkait persoalan di PU PR Sinjai.
“Kita berharap seperti itu, terlalu banyak bobroknya PU PR Sinjai sejak Jabatan Kadis PU-PR Sinjai dijabat oleh Haris Achmad,”pungkasnya.
Penulis : Syamsul/Supriadi
Editor : Bahtiar
