INSERTRAKYAT.COM – Indonesia, negeri yang menyandang gelar negara rawan bencana, kembali dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa sistem penanggulangan bencana masih jauh dari kata tangguh. Yang menjadi korban bukan hanya rumah yang runtuh atau jalan yang terputus, tapi juga kecepatan, koordinasi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang terus tergerus tajam. Minggu, (20/4/2025).
Salah satu indikasi yang kini mulai diwaspadai adalah munculnya pola menyimpang dalam sistem manajemen pengelolaan keuangan, di mana sebuah rekening yang seharusnya menjadi bagian dari administrasi resmi dalam sebuah kantor terkait, justru dicurigai tidak tercatat dalam sistem Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kondisi ini tentu menyulitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam melakukan audit, baik di pusat dan terlebih di daerah seperti kantor BPBD.
Kecurigaan tak lantas berhenti sampai disitu, situasi makin rawan ketika laporan administrasi keuangan disusun secara informal di luar kantor, bahkan terkuak kerap dikerjakan langsung di rumah oknum kepala kantor terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di tengah gencarnya upaya transparansi, justru ada pola yang sedang diam-diam tumbuh, indikasi rekening keuangan khususnya pada pos-pos anggaran yang menjadi bagian dari administrasi resmi di sebuah kantor ternyata memunculkan indikasi, rekening tidak terdaftar di sistem Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Selain kelalaian administratif, ini juga celah sistemik yang sengaja dibiarkan longgar. Akibatnya, sudah pasti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nyaris tak berkutik karena kehilangan pijakan audit. Yang lebih ironis, jika laporan keuangan bukan lagi hasil kerja profesional kantor, tapi buah tangan yang dikerjakan di ruang tamu rumah kepala kantor, di luar pengawasan, di luar akuntabilitas, saat ini masih konteks asas praduga atau dugaan, namun akan menjadi catatan pembuktian dikemudian hari, jika semua pihak terkait berkerja secara profesional untuk menindaklanjuti setiap komponen kantor, baik pusat dan daerah,” kata salah seorang sumber Insertrakyat.com, pada Sabtu (19/4/2025).
“Sistem gila ini harus dibongkar,” tambahnya, sambil menyebut komisi pemberantasan korupsi (KPK) RI kini sudah mulai lemah dalam pengawasan terhadap birokrasi. “Kan saya sudah pernah tuh, melaporkan kasus dugaan korupsi di KPK tapi yah KPK aja yang lemah, nah, untuk persoalan dugaan kongkalikong rekening ini, akan saya laporkan ke Kejaksaan RI,” bebernya.
Sayangnya dia tidak bersedia dikutip Identitasnya. Meskipun demikian, ia membagi nomor ponselnya kepada wartawan jaringan Insertrakyat.com.
Berbicara tentang upaya pemerintah pasca bencana, sebelumnya pada Rabu, 16 April 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Evaluasi Progres Penanganan Pasca bencana dan Program Rehabilitasi-Rekonstruksi Tahun 2024, bertempat di Aula Heritage, Jakarta.
Rapat tersebut dihadiri oleh sederet kementerian dan lembaga strategis. Namun kehadiran saja tidak serta-merta menjamin kolaborasi. Ego sektoral masih membayangi, bahkan mendominasi. Setiap lembaga berjalan dengan kepentingannya masing-masing, menjaga wilayah kerja seperti wilayah kekuasaan yang tak ingin disentuh pihak lain. Dalam situasi darurat, ketika sinergi adalah harga mati dan waktu menyamai nyawa, birokrasi justru sibuk merapikan laporan, bukan menyusun solusi.
Dana triliunan rupiah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi mengalir setiap tahun, tapi masih kerap kali menyisakan deretan tanya: mengapa warga yang terdampak bencana tetap hidup dalam ketidakpastian? Mengapa data korban dan kerusakan kerap berbeda antar instansi? Mengapa masyarakat hanya menjadi penonton, bukan bagian dari pemulihan?
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, tidak menampik kekacauan ini. Dalam rapat tersebut, ia menegaskan bahwa membangun ekosistem penanggulangan bencana yang kuat dan terintegrasi tidaklah mudah. Menurutnya, Indonesia terlalu lama terjebak dalam kerja sektoral yang kaku dan saling tumpang tindih.
Ia mengatakan bahwa penanggulangan bencana tak bisa hanya dibebankan kepada satu atau dua lembaga, melainkan harus menjadi gerakan bersama lintas sektor, termasuk masyarakat. Setiap pihak memiliki kontribusi yang tidak bisa digantikan.
Lilik menambahkan bahwa kehadiran negara harus dirasakan sejak fase mitigasi, pra-bencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan kembali harus berpijak pada prinsip keadilan, inklusivitas, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Ia menyebut pendekatan build back better sebagai dasar utama pemulihan pascabencana, dan menggarisbawahi pentingnya alokasi minimal sepuluh persen dari anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pengurangan risiko bencana. Namun, dalam praktiknya, porsi ini kerap dipangkas untuk kebutuhan pembangunan fisik jangka pendek yang mudah dideklarasikan keberhasilannya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah memfinalisasi pembentukan Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Tim ini, kata Lilik, diharapkan menjadi simpul penghubung antar instansi yang selama ini terpisah-pisah. Namun publik berhak menaruh harapan dan sekaligus skeptisisme: apakah tim ini akan menjadi penggerak transformasi atau hanya pelengkap struktur birokrasi?.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga negara, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, Kementerian PPPA, Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, BNPB, BPKP, BASARNAS, BMKG, BAZNAS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian PKP, Kementerian Dikdasmen, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian LHK, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan.
Dalam rapat itu, satu pernyataan tegas Lilik Kurniawan mencuat tajam di tengah ketidakpastian koordinasi. “Ini saatnya kita keluar dari pola ego-sistem yang sempit, menuju ekosistem yang solid dan inklusif,” tegasnya.
“Karena bencana adalah urusan bersama, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja” pungkasnya.
(Sup/Syam).
