KONAWE SELATAN – Proyek pembangunan pengaman tebing Sungai Potoro menuai sorotan KOMPAS Sultra.
Proyek ini terletak di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara.
Kabarnya, saat ini, Proyek tersebut sedang diaudit Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Sultra.
Proyek senilai Rp2 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2024 itu mulanya banyak pihak yang menilai bermasalah berat.
Sejumlah awak media lokal telah langsung melihat di lokasi, kondisi proyek sangat memprihatinkan.
KOMPAS (Koalisi Mahasiswa, Pemuda, dan Ormas Sultra) juga aktif ke lokasi melakukan pemantauan. Ia menilai proyek tersebut sarat polemik.
Sejumlah tiang pancang disebut tidak dipasang, struktur proyek nyaris roboh, dan terancam hanyut bila debit sungai naik saat musim hujan. “Proyek yang seharusnya melindungi warga kini justru berpotensi membahayakan,” Kata Andri Togala, Internal KOMPAS kepada Insertrakyat.com, (11/5).
Bahkan, Andri menyebut diduga ada dua pejabat terlibat sebagai pengelola anggaran, masing – masing ialah Asrudin dan Iksan Porosi.
Namun, keduanya, kata Andri, saling lempar tanggung jawab. “Saling lempar tanggung jawab,” bebernya.
Andri megatakan, sejak awal Koalisi Mahasiswa, Pemuda, dan Ormas (KOMPAS) Sultra, memang aktif dan ikut mengawal kegiatan proyek tersebut.
Diri lantas menyayangkan hasil dari realisasi anggaran 2 Miliar itu. Bahkan kata dia, banyak masyarakat yang sudah berpikiran aneh – aneh terkait dengan pengelolaan anggaran negara tersebut.
Namun, Andri menegaskan bahwa belum ada Masyarakat yang sampai berani menyebut “ada Korupsi Besar”.
“Tidak ada yang memvonis tetapi, berharap proyek negara memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.
Belum berhenti sampai disitu, Andri juga menanggapi terkait desas – desus “proyek sedang diaudit BPK”. Ia berharap agar BPK tetap profesional.
“Proyek Rp2 miliar tapi hasilnya seperti proyek kelas tiga. Kalau sampai BPK tidak temukan pelanggaran, kita patut curiga integritas auditnya,” tegas Andri Togala, Kepala Divisi Informasi dan Data KOMPAS Sultra.
Lebih panas lagi, KOMPAS menyebut proyek ini diduga titipan oknum aparat penegak hukum (APH). Diduga kuat, pemilik proyek punya hubungan dekat bahkan kerabat dari oknum APH, yang kini disebut-sebut sebagai beking utama.
Hanya saja Andri tidak secara terang-terangan membuka tabir itu. Namun ia mengaku telah memperoleh informasi terkait hal tersebut.
“Kalau ini benar, maka ini bukan hanya soal mutu proyek (gagal), tapi pembusukan sistemik. Penegak hukum kok malah main proyek?” kritik Andri.
Munculnya momok ini, sehingga KOMPAS dengan tegas mendesak Bupati Konsel, Irham Kalenggo, agar tidak melantik pejabat yang terseret dalam bias proyek tersebut.
“Kalau pejabat bermasalah masih juga dilantik, kami curiga ada balas jasa politik. Ini bahaya untuk masa depan birokrasi bersih,” tambahnya.
KOMPAS Sultra juga menyerukan aparat hukum agar segera turun tangan menyelidiki proyek ini.
Kendati demikian, sebelumnya, saat dimintai konfirmasi, mantan Kepala BPBD Konsel Asrudin hanya memberikan jawaban normatif. Ia menyebut proyek tersebut masih dalam proses “audit BPK”. Namun, saat ditanya soal isu kedekatan dengan oknum APH, ia memilih bungkam.
InsertRakyat.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak-pihak terkait sebagai bagian dari komitmen menyajikan informasi yang adil, akurat, dan berimbang.
(Tim)
