Penulis : Anggytha
Editor : Zamroni
Kategori: Nasional
Sumber : Kapuspen, Benni Irwan.
Ringkasan berita : Pemerintah menargetkan perbaikan 19.668 rumah di Sumatera Utara melalui Program BSPS 2026, meningkat dari 1.982 unit tahun sebelumnya. Program ini difokuskan bagi rakyat berpenghasilan rendah guna mempercepat penyediaan hunian layak.
JAKARTA, — Pemerintah meningkatkan secara signifikan program perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sumatera Utara. Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), target perbaikan rumah tahun 2026 mencapai 19.668 unit, melonjak tajam dibandingkan realisasi tahun 2025 yang hanya 1.982 unit.
Kebijakan tersebut ditegaskan saat Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait meninjau langsung pelaksanaan Program BSPS di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis (26/3/2026).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program serta ketepatan sasaran, khususnya bagi masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah melalui sinergi lintas kementerian terus mendorong percepatan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat. Program ini menyasar masyarakat yang belum memiliki rumah maupun yang rumahnya masih belum memenuhi standar kelayakan.
“Program ini untuk membantu rakyat yang belum punya rumah atau yang sudah punya tetapi belum layak,” ujar Tito dalam keterangannya.
Secara nasional, Program BSPS tahun 2026 menargetkan pembangunan dan perbaikan sebanyak 400.000 unit rumah. Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah dengan alokasi besar.
Dari total 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang menerima program ini, Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh alokasi sebanyak 457 unit rumah.
Mendagri menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah,tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Berbeda dengan pembangunan perumahan komersial, BSPS mengedepankan konsep swadaya yang membutuhkan semangat gotong royong warga.
“Kekompakan ini harus menjadi pegangan dalam membangun rumah swadaya,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam proses pembangunan rumah. Kemudahan tersebut meliputi pembebasan sejumlah biaya, seperti retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Penyediaan rumah layak huni juga menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri turut mengapresiasi percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Humbang Hasundutan. Ia menilai kondisi daerah tersebut telah pulih dengan cepat, baik dari sisi infrastruktur maupun fasilitas umum.
“Kondisi daerah ini sudah hampir pulih sepenuhnya. Jalan yang sempat tertutup longsor bisa dibuka kembali dalam waktu singkat,” ungkapnya.
Kegiatan peninjauan ini turut dihadiri oleh Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan, jajaran Forkopimda, organisasi perangkat daerah, serta masyarakat setempat.
Program BSPS diharapkan menjadi salah satu solusi konkret dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat atas hunian yang layak, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.
