Oleh Muhammad Subhan
MULANYA saya tidak tertarik sama sekali menanggapi komentar Romyan Fauzan di laman Facebook-nya yang minim gagasan dan melompat-lompat. Namun, karena dia mengaku tulisannya yang berjudul “Tanpa Ongkos Bagaimana Bisa Datang, Honor Bukan Hanya Uang” minta dimaklumi sebab komentarnya “jadi ke mana-mana”, ya saya maklumi.
Inti tulisannya itu merespons esai saya sebelumnya yang diterbitkan InsertRakyat.com dan saya bagikan pula di laman Facebook berjudul “Datang Tidak Diongkosi, Pulang Tidak Dihonor”. Tulisan saya sekadar berbagi pikiran terhadap tulisan sastrawan Doddi Ahmad Fauzi, 1 Juni 2026, di laman Facebook-nya yang berjudul “Pertemuan Jelangkung”.
Sebagai pembuka, saya tanggapi dulu judul tulisan Romyan Fauzan pada frasa “Honor Bukan Hanya Uang”. Untuk bagian ini, saya sepakat. Kalau semua dinilai dengan uang, apa pun itu, manusia bisa kehilangan nilai kemanusiaannya. Orang bisa melakukan segala macam cara semata-mata mendapatkan uang demi ambisi hidupnya jika segalanya melulu soal uang.
Namun, frasa “Tanpa Ongkos Bagaimana Bisa Datang (?)” mengandung asumsi yang perlu diuji. Siapa yang bilang orang harus datang tanpa ongkos? Ongkos tetap ada dan tetap harus dibayar dalam setiap perjalanan, meski dari saku sendiri. Di sini saja Romyan Fauzan sudah cacat logika. Persoalannya bukan ada atau tidak adanya ongkos, melainkan siapa yang (akan) menanggungnya? Bukankah begitu?
Nah, terkait pertemuan sastra seperti PPN XIV Aceh-Indonesia, pada Petunjuk Teknis sekaligus Undangan Terbuka Seleksi Karya & Peserta Pertemuan Penyair Nusantara XIV Aceh-Indonesia pada poin E (Maklumat Lainnya) nomor 4, disebutkan bahwa: Para penyair yang lolos kurasi akan diundang sebagai peserta Pertemuan Penyair Nusantara XIV Aceh-Indonesia. Panitia tidak menanggung biaya transportasi dari tempat asal ke Aceh. Sementara poin 5 berbunyi: Panitia hanya menanggung seluruh akomodasi dan konsumsi selama acara berlangsung.
Kalau Romyan Fauzan memang benar-benar membaca juknis kegiatan itu, seharusnya dia paham bahwa PPN di Aceh itu bukan tidak dimodali sama sekali. Panitia menanggung seluruh akomodasi dan konsumsi selama acara berlangsung—tanggungan yang di luar ongkos perjalanan saja sudah sangat besar. Namun, dia juga sudah menjawab sendiri dalam tulisannya itu: “ya pasti tidak akan datang, lah aku nggak ngirim, wkwkwkw”.
Lucu sekali Romyan Fauzan ini. Saya kira dia berbakat ikut Stand Up Comedy. Memang kita butuh banyak hiburan di ranah sastra di tengah gegap gempita perpolitikan tanah air yang antah-berantah. Dan, membaca tulisan Romyan Fauzan adalah salah satu hiburan itu.
Jika setiap pertemuan sastra dianggap tidak layak dihadiri hanya karena panitia tidak membiayai perjalanan peserta, maka logika yang sedang bekerja bukan lagi logika kebudayaan, melainkan logika jasa perjalanan. Dengan cara berpikir demikian, nilai sebuah forum tidak lagi ditentukan oleh pentingnya percakapan dan pertemuan yang akan terjadi, sebaliknya oleh besarnya subsidi yang disediakan.
Padahal, dalam kenyataannya, ribuan orang setiap tahun rela mengeluarkan biaya sendiri untuk menghadiri seminar, mengikuti pelatihan, menonton konser, berziarah ke makam tokoh yang dikaguminya, bahkan mendaki gunung yang tidak menjanjikan apa pun selain pengalaman.
Mengapa ketika menyangkut sastra, tiba-tiba ongkos menjadi satu-satunya ukuran yang menentukan apakah seseorang bisa datang atau tidak? Romyan Fauzan yang sudah mengaku tidak mengirim karya ke pertemuan penyair di Aceh itu, sangat aneh mempermasalahkan soal ongkos. Penyair yang lolos kurasi saja tidak mempermasalahkannya. Soal mereka akan berangkat atau tidak, saya kira itu urusan lain.
Dan, dalam tulisannya itu dia juga mengatakan: “Pertemuan Penyair Nusantara itu disponsori oleh Kemendikdasmen dan badan lainnya. Berarti penyokong utamanya adalah pemerintah. Lalu ketika kita mengirimkan karya, berarti kita sudah berkomitmen berada dalam birokrasi. Tidak serta merta kita merasa jumawa bahwa komitmen sebagai penyair harus berposisi ideologis. Tidak bisa.”
Lha, narasi ini juga cacat logika. Sejak kapan menerima dukungan negara (pemerintah) berarti (harus) menyerahkan kebebasan berpikir kepada birokrasi dan tidak idealis lagi?
Jika logika itu diterima, maka dosen perguruan tinggi negeri tidak boleh mengkritik kebijakan pemerintah, seniman penerima bantuan negara tidak boleh bersikap kritis, dan wartawan media massa yang mendapat iklan pemerintah tidak boleh menulis laporan yang tajam. Absurd sekali kesimpulannya itu.
Perlu dipahami, negara bukan pemilik pikiran warganya. Dukungan pemerintah terhadap kegiatan kebudayaan adalah bentuk fasilitasi ruang publik, bukan pembelian sikap atau kesadaran para sastrawan. Mengirim karya ke sebuah forum yang didukung negara tidak otomatis menjadikan seseorang bagian dari birokrasi. Sama seperti menggunakan jalan raya tidak menjadikan seseorang pegawai dinas pekerjaan umum.
Justru yang membedakan penyair dari birokrat adalah kebebasannya menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan, termasuk ketika ia berada di dalam forum yang didukung negara. Posisi idealis tidak ditentukan oleh siapa yang membiayai acara, melainkan oleh kemampuan seseorang mempertahankan nilai dan pandangannya. Menerima fasilitas negara dan memiliki sikap idealis bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Yang satu urusan penyelenggaraan, yang lain urusan kemerdekaan berpikir.
Satu poin lagi yang ingin saya tanggapi dari narasi komedi Romyan Fauzan: “Gagasan besar lahir dari pertemuan? Kenapa tidak gagasan kecil saja toh sampai hari ini gagasan kecil juga membentur tembok. Dan lagi jika memang nantinya akan ada gagasan besar yang lahir, sebelum gagasan itu datang, peserta harus sampai dulu ke Aceh. Pertemuan ke Aceh harus menggunakan ongkos.”
Jika tak ingin ke Aceh, tidak usah berangkat, toh? Di samping Romyan Fauzan memang tidak ada kepentingan apa pun dengan pertemuan itu. Namun, soal gagasan besar lahir dari pertemuan, sepertinya Romyan Fauzan harus banyak membaca sejarah. Hampir tidak ada gagasan besar yang lahir tanpa pertemuan.
Ambil contoh, Sumpah Pemuda 1928 bukan lahir dari kesendirian para pemuda di kamar masing-masing sambil melamun dan ‘ngudut’, sebaliknya dari pertemuan lintas organisasi dan daerah. Siapa yang mengongkosi mereka datang dari berbagai daerah?
Pun proklamasi Kemerdekaan tidak lahir begitu saja dari kepala Soekarno dan Hatta, melainkan didahului perdebatan, desakan, dan pertemuan penting di Rengasdengklok. Rumusan dasar negara lahir dari sidang-sidang BPUPKI. Bahkan gerakan reformasi 1998 bertumbuh dari diskusi, konsolidasi, dan pertemuan antarmahasiswa di berbagai kota. Siapa yang mengongkosi mereka?
Kalau ongkos menjadi alasan utama untuk menolak sebuah pertemuan, maka para pemuda yang berangkat ke Kongres Pemuda hampir seabad lalu juga bisa berkata, “Untuk apa datang kalau harus keluar biaya?” Para tokoh bangsa yang berkumpul menjelang kemerdekaan juga bisa memilih tetap tinggal di rumah karena perjalanan membutuhkan pengorbanan.
Kita tentu tidak sedang menyamakan Pertemuan Penyair Nusantara di Aceh itu dengan Sumpah Pemuda atau Rengasdengklok. Yang disamakan adalah prinsipnya: gagasan tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir dari perjumpaan, percakapan, perdebatan, dan pertukaran pikiran.
Memang tidak semua pertemuan melahirkan gagasan besar. Namun, hampir semua gagasan besar lahir dari pertemuan. Itulah perbedaannya. Menuntut jaminan lahirnya gagasan besar sebelum orang berangkat ke Aceh sama saja dengan menuntut kepastian panen sebelum benih ditanam. Sejarah tidak pernah bekerja dengan cara seperti itu. []
Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis
