LAMPUNG SELATAN INSERT RAKYAT – Keresahan masyarakat terhadap kenaikan harga beras kembali mencuat. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan tak tinggal diam.
Langkah cepat pun diambil. Senin (14/7/2025), jajaran Pemkab mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Via Zoom.
Dari Lampung Selatan, kegiatan dipantau langsung dari Ruang Kabag Perekonomian, Kantor Bupati, melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Langkah ini menunjukkan keseriusan daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya pangan strategis.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya kecepatan tindakan.
“Kita harus cepat dan tepat menyalurkan bantuan. Terutama pada komoditas strategis seperti beras dan minyak goreng,” kata Tomsi Tohir.
Ia menambahkan, Kemendagri bersama Perum Bulog terus menggelar operasi pasar guna menekan harga beras.
“Sudah dua hari ini kami lakukan penyaluran beras SPHP. Fokusnya daerah prioritas agar dampak penurunan harga terasa,” jelasnya.
Langkah ini sejalan dengan strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, Pudji Ismartini, memaparkan perkembangan inflasi nasional per Juni 2025.
Berdasarkan data resmi, inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,19 persen.
Inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 1,87 persen, sedangkan semester pertama 2025 mencapai 1,38 persen.
Pudji menyebut, komponen harga bergejolak menyumbang porsi terbesar terhadap inflasi, yakni 0,77 persen.
Sementara itu, harga yang diatur pemerintah menyumbang 0,09 persen, dan komponen inti menyumbang 0,07 persen.
“Sejak 2022, komponen harga bergejolak memang lebih sering mengalami inflasi dibandingkan deflasi,” ungkap Pudji.
Adapun komoditas penyumbang inflasi tertinggi bulan Juni meliputi beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat.
Namun demikian, Pudji menyebutkan beberapa komoditas turut menyumbang deflasi, seperti cabai merah dan bawang putih.
Hal ini menunjukkan dinamika harga pangan terus berubah, membutuhkan respon cepat dan terkoordinasi antar daerah dan pusat.
Rakor ini menjadi ruang komunikasi strategis, memperkuat sinergi antara Kemendagri, BPS, dan pemerintah daerah.
Melalui forum ini, Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.
Langkah ini mencerminkan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar tugas pusat, melainkan tanggung jawab bersama.
TPID Lampung Selatan pun memastikan pemantauan harga dan pasokan terus dilakukan secara berkala di pasar-pasar rakyat.
Langkah-langkah konkret, seperti operasi pasar, bantuan pangan, dan distribusi logistik terus dimatangkan bersama instansi terkait.
Pemerintah daerah juga mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga kestabilan pasar.
“Sinergi pusat dan daerah sangat menentukan keberhasilan kita dalam menjaga daya beli masyarakat,” ujar perwakilan TPID.
Diharapkan, berbagai upaya ini dapat meredam gejolak harga dan menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya menjelang tahun ajaran baru dan momentum Idul Adha lalu.
Pemkab juga menyiapkan sejumlah langkah preventif, termasuk subsidi ongkos angkut bahan pokok untuk wilayah terpencil.
Kebijakan ini diyakini akan membantu menekan disparitas harga antar wilayah dan mempercepat distribusi logistik pangan.
Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah bagian dari upaya besar menjaga ketahanan nasional.
Dukungan dari Bulog, Kemendagri, BPS, serta masyarakat menjadi penentu keberhasilan kebijakan ini di lapangan.
“Dengan data dan tindakan yang terukur, kita bisa mengatasi gejolak harga secara bersama-sama,” pungkas Tomsi Tohir dalam forum tersebut.
Sebagai catatan, Lampung Selatan merupakan daerah penyangga pertanian yang memiliki peran penting dalam rantai distribusi pangan nasional.
Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga pangan sangat strategis untuk nasional.
Dalam kondisi ketidakpastian global dan cuaca yang tidak menentu, langkah daerah seperti ini patut diapresiasi.
Masyarakat pun berharap, harga beras dan komoditas pokok lainnya dapat segera stabil agar tidak menambah beban hidup harian.
Laporan: Nazaruddin | Editor : Supriadi Buraerah.
