PENGUKUHAN dan Ta’aruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7 Februari 2026), erat kaitannya dengan kehadiran negara bersama ulama dalam menjaga persatuan, stabilitas, dan masa depan bangsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dalam kegiatan tersebut, didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama jajaran Kabinet Merah Putih.
Kegiatan nasional yang mengusung tema “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa” ini dihadiri tokoh-tokoh nasional, pimpinan organisasi keagamaan, organ pemerintahan pusat, serta puluhan ribu jamaah yang memadati Masjid Istiqlal. Kehadiran pemerintah pusat menegaskan komitmen negara dalam memperkuat sinergi antara ulama dan umara sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Pengurus MUI periode 2025–2030 secara resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa persatuan ulama dan umara merupakan kekuatan strategis bangsa dalam menjaga kedaulatan, stabilitas nasional, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Hari ini adalah lambang dari bersatunya ulama dan umara,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga menegaskan komitmen negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, menjaga persatuan nasional, serta membangun keberanian kolektif dalam melawan korupsi, perpecahan, dan kemiskinan demi masa depan generasi bangsa.
Peran MUI ditegaskan sebagai mitra strategis negara dalam menjaga stabilitas sosial, ketenangan umat, dan toleransi kehidupan berbangsa. MUI diposisikan sebagai pilar penting dalam memperkuat harmoni nasional dan ketahanan sosial masyarakat.
Momentum pengukuhan juga menjadi ruang penguatan solidaritas kebangsaan bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Usai kegiatan, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memastikan langkah-langkah pemulihan pascabencana berjalan terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga, terstruktur, dan tepat sasaran.
Pemerintah melalui koordinasi Kementerian Dalam Negeri menegaskan kehadiran negara secara nyata dalam melindungi keselamatan rakyat, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan pembangunan berjalan selaras dengan nilai persatuan dan kebangsaan.
