JAKARTA, InsertRakyat.com— Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau kesiapan infrastruktur untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Mojokerto serta Gedung Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Kampus Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (3/4/2025).
Dalam keterangan resmi Humas kementerian PU yang diterima insertrakyat.com, di Jakarta, menjelaskan bahwa, Kunjungan menteri Dody ini bertujuan memastikan kesiapan lokasi dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Universitas Brawijaya Malang dan UNESA telah menyatakan komitmen mendukung program tersebut.
Menteri Dody menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kementerian PU akan memastikan kesiapan infrastruktur, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, dan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.
Saat di Kabupaten Mojokerto dan UNESA, Menteri Dody meminta dukungan serta kolaborasi semua pihak guna mempercepat realisasi program tersebut.
“Sekolah Rakyat membutuhkan kerja sama antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat agar dapat berjalan sesuai target Presiden Prabowo,” tegasnya.
Di Kabupaten Mojokerto, Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM akan direnovasi oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto menjadi fasilitas Sekolah Rakyat tingkat SMP. (Sekolah Menengah Pertama).
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, menyatakan bahwa dua ruang kelas akan direnovasi untuk menampung 50 siswa pada tahun ajaran 2025-2026.
Sementara itu, Gedung UNESA Kampus Gedangan di Sidoarjo akan dibangun ulang oleh Kementerian PU melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur. UNESA juga telah menyiapkan fasilitas tambahan di kampus Lidah Wetan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat tingkat SMA.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Airyn Saputri, menyatakan dengan jelas bahwa, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kelayakan infrastruktur dan sarana prasarana Sekolah Rakyat di wilayah tersebut.
“Kementerian PU akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial dalam pemetaan dan pendataan program ini, serta memastikan infrastruktur pembelajaran tersedia secara layak di setiap Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Sebelumnya, Program Sekolah Rakyat diumumkan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025.
Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat berasrama untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, dengan kapasitas seribu siswa setiap satu sekolah.
Lokasi sekolah tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua.
Penulis : Anggytha
Editor : Supriadi
