JAKARTA, INSERTRAKYAT.com Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui Kabinet Merah Putih ialah Kementerian Kebudayaan mengalokasikan Rp9 miliar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Rabu, (4/6/2025). BACA JUGA: Menteri PU PR Termiskin yang Kaya Keteladanan: Sutami, Arsitek Megaproyek Indonesia

Proyek ini melibatkan 113 penulis jitu dan sejumlah editor dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap jilid akan disunting oleh 20 editor, dibantu oleh tiga editor umum. Penulisan dijadwalkan rampung pada Agustus 2025, dengan uji publik dilakukan lebih awal, yakni pada Juli. BACA JUGA: Sudah Waktunya Presiden Prabowo Menunjuk Utusan Khusus untuk Papua Barat

BACA JUGA :  Menu MBG Terganti, Guru Benarkan "Siswa" SDN 1 Unaha Nyaris Makan Telur Busuk

Ruang lingkup penulisan mencakup sejarah awal peradaban di Nusantara, masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, era Orde Baru, hingga periode reformasi dan perkembangan demokrasi mutakhir. Penulisan ini diharapkan menghasilkan narasi sejarah yang lebih utuh dan representatif bagi seluruh elemen bangsa.

Komisi X DPR RI menyatakan dukungan terhadap inisiatif ini, dengan catatan agar proses penulisan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak untuk menghindari penafsiran yang subjektif. Sementara itu, PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya menjauhkan proyek ini dari kepentingan politik praktis.

BACA JUGA :  Kepala BNN RI Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-79 di Monas

BACA SELENGKAPNYA: Strategi Petinggi TNI Menjaga Ekosistem Perairan, Era Prabowo Subianto Sebelumnya, (Sabtu -1/6), diumumkan di Jakarta, Proyek ini dipimpin langsung oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dan ditujukan untuk memperbarui narasi sejarah nasional berdasarkan kajian ilmiah.

Fadli Zon menyebutkan bahwa penulisan ulang sejarah “penting” dilakukan agar sejarah Indonesia dapat disampaikan secara lebih akurat, inklusif, dan berlandaskan temuan-temuan terbaru dalam bidang sejarah, arkeologi, dan ilmu sosial-humaniora.

BACA JUGA :  Menteri Riefky Perkuat Perlindungan Ekraf : Inilah Kongres Advokat Indonesia 2025 - 2030

“Sejarah harus ditulis ulang dengan perspektif yang nasional, rasional, dan objektif,” kata Menteri di Jakarta.

Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan literasi sejarah di kalangan generasi muda dan menyempurnakan narasi sejarah nasional yang selama ini dianggap belum utuh.


Penulis: Miftahul

Editor: Supriadi Buraerah