MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyambangi warga terdampak bencana banjir bandang di wilayah perbatasan Indonesia–Filipina, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, Jumat (10/4/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi permukiman warga pascabencana serta memastikan percepatan penanganan rumah terdampak.

Dalam kunjungan tersebut, Mendagri hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Mendagri menegaskan bahwa peninjauan tersebut merupakan bagian dari penugasan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan dampak bencana berjalan cepat dan terarah, khususnya pada sektor perumahan dan pemulihan kawasan terdampak.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini telah memiliki program penanganan rumah tidak layak huni, termasuk di wilayah perbatasan yang memiliki kerentanan terhadap bencana dan ketimpangan pembangunan.

“Program dari Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada Pak Ara Sirait, saya, Kepala BPS, dan seluruh jajaran untuk bekerja menangani perumahan sekaligus memperkuat pembangunan di daerah perbatasan,” ujarnya.

Mendagri menjelaskan bahwa Kabupaten Sitaro menjadi salah satu lokasi prioritas pelaksanaan program tersebut, mengingat dampak banjir bandang yang terjadi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tantangan, termasuk tingkat kemiskinan.

Menurutnya, penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik rumah warga, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat kawasan perbatasan sebagai wilayah strategis negara.

BACA JUGA :  Triwulan I 2026, Kemendagri Catat Realisasi Anggaran Rp1,005 Triliun dan Capaian Strategis

Ia menandaskan bahwa pembangunan wilayah perbatasan memiliki fungsi ganda, yakni sebagai penguatan kesejahteraan masyarakat sekaligus bagian dari sistem pertahanan dan penguatan identitas kebangsaan.

“Ini untuk menjaga daerah perbatasan sebagai buffer zone keamanan dan pertahanan, sekaligus memastikan keadilan sosial bagi rakyat agar negara hadir dan nasionalisme semakin kuat,” tandasnya.

Banjir Bandang Sitaro Sulut, Gedung ditimbun lumpur
Salah satu fasilitas publik yang terdampak bencana banjir bandang di Sulawesi Utara pada Senin, (5/1). Kejadian ini telah dikonfirmasikan oleh Kementerian PU pada Selasa melalui pers Kehumasan di Jakarta hingga Selasa (6/1/2025). Dioni/Agy .

Diberitakan sebelumnya (Insertrakyat.com) Banjir bandang melanda wilayah Pulau Sitaro pada Senin (5/1/2026) sekitar pukul 03.00 WITA.

Bencana terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut dan memicu luapan aliran sungai ke permukiman warga dan fasilitas publik.

Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kampung Peling Sawang dan Kampung Paseng, Kecamatan Siau Barat adalah lokasi yang paling terdampak.

Di sana, material lumpur, batu, dan kayu dilaporkan menutup akses jalan dan menghambat aktivitas masyarakat.

Merespons kejadian tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan fungsi pemerintah pusat dalam membantu daerah terdampak bencana, termasuk wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks.

“Kementerian PU langsung menangani dampak banjir bandang ini dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Keselamatan warga dan percepatan pemulihan menjadi prioritas utama,” tegas Menteri Dody saat dihubungi di Jakarta.

BACA JUGA :  Pastikan Pengungsi Layak Huni, Mendagri Tinjau Huntara Pascabencana di Aceh Tamiang

Selain personil Gabungan, tiga unit excavator tambahan dari Kota Manado dilibatkan menangani bencana tersebut.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Manado, Sugeng Harianto, menyampaikan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan, khususnya terkait keterbatasan akses transportasi antarpulau.

“Kapal menuju Pulau Siau sudah tersedia dan alat berat tambahan akan segera dikirim. Saat ini, alat berat juga sudah mulai beroperasi di lokasi terdampak,” ungkap saat dikonfirmasi Insertrakyat.com , padapada Selasa, (6/1/2025).

Penanganan banjir bandang dilakukan secara terpadu bersama BPBD, Basarnas, dan unsur Forkopimda setempat. Fokus utama diarahkan pada pembukaan akses wilayah terdampak, evakuasi warga, serta pencarian korban.

Kementerian PU juga melakukan identifikasi awal kerusakan infrastruktur, meliputi jaringan sungai, badan jalan, dan prasarana pendukung.

Sejak pencarian dilakukan, sebanyak 16 korban jiwa telah ditemukan, pada pukul 14.00 WIB. Adapun lima korban meninggal dunia telah diketahui merupakan warga Sulawesi Utara.

Sebanyak 22 orang mengalami luka dan dirujuk ke puskesmas setempat. Selain itu, dua orang lainnya mengalami luka berat sehingga dirujuk ke rumah sakit di Kota Manado untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

“16 korban jiwa, 24 korban luka dirawat, dan pengungsi sementara tercatat sekitar 682 jiwa. Angka tersebut masih terus diperbarui,” bunyi keterangan resmi Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dirilis di Jakarta pada Selasa, (6/1/2025).

BACA JUGA :  Mendagri Hadiri Penyerahan Rumah untuk Keluarga Almarhum Affan Kurniawan di Bogor

Banjir juga mengakibatkan tujuh unit rumah hanyut, 29 unit rumah rusak berat, dan 112 unit rumah mengalami kerusakan ringan.

Pemerintah Umumkan Jumlah Korban Jiwa Banjir Bandang Sulawesi Utara
Tim Gabungan sedang melakukan upaya penanggulangan bencana pasca Banjir di Sulawesi Utara. (6/1/2025) sumber Foto TNI.

Selain itu, sejumlah akses jalan dilaporkan terputus, serta beberapa bangunan kantor dan infrastruktur lainnya mengalami kerusakan. Data tersebut bersifat sementara. Namun terverifikasi dari instansi pemerintah.

Dalam upaya penanganan darurat, BPBD Kabupaten Kepulauan Sitaro berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Utara, Basarnas, unsur TNI/Polri, perangkat kecamatan dan kelurahan, serta relawan.

Bantuan darurat juga telah disalurkan kepada masyarakat terdampak guna memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.

Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selama 14 hari, terhitung mulai 5 Januari hingga 18 Januari 2026. Penetapan ini sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2026.

Kendati demikian, tepatnya tanggal 10 April Mendagri Tito Karnavian bersama dengan Menteri PKP menyambangi Masyarakat di sana. “Kini pemulihan ada di kuping pemerintah,” kata seorang yang dijuluki pemegang kartu AS.

(Agy/Syam).Dapatkan berita penting dan Menarik di saluran Whatsapp InsertRakyat.com. Follow (whatsapp channel

💬 Laporkan ke Redaksi