Jakarta, Insertrakyat.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya kepala daerah memanfaatkan program Tiga Juta Rumah untuk menyejahterakan masyarakat. Program inisiatif Presiden Prabowo Subianto ini dianggap strategis karena memberi kesempatan bagi rakyat memiliki rumah layak dan terjangkau.
“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Mendagri menekankan program ini merupakan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, sekaligus bertujuan agar rumah yang dibangun lebih terjangkau. Salah satu dukungan Kemendagri adalah kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Supaya harganya murah. Pengembang bisa menjual lebih murah dengan bebas PBG dan BPHTB. Tapi ini harus diatur dengan Perkada. Kami sudah cek, Perkadanya sudah beres semua,” tambah Mendagri.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar memaksimalkan program ini melalui sosialisasi masif dan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk layanan PBG dan BPHTB. “Kalau yang punya ini akan nolong, karena PBG dan BPHTB bisa selesai sebentar, bahkan ada yang beberapa menit saja,” ujar Mendagri.
Daerah yang MPP-nya belum optimal dinilai akan menghambat realisasi program karena masyarakat harus melewati proses perizinan panjang. Mendagri kembali menekankan agar kepala daerah aktif mendukung program ini, baik untuk pembangunan rumah baru maupun renovasi.
“Ini peluang bagi teman-teman kepala daerah untuk menyelesaikan masalah perumahan di daerah masing-masing,” tandasnya.
Rapat ini dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta sejumlah gubernur dan wakil gubernur dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Papua, dan Aceh.
(Agy).
