Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 posisi hingga 30 April 2026. Rilis tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Kamis (21/5/2026).
Dalam pemaparannya, pemerintah menegaskan APBN tetap menjadi instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan dan ketidakpastian global. Hingga April 2026, realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp16,71 triliun atau tumbuh 10,12 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Pemerintah menilai belanja negara terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperkuat keberlanjutan pembangunan daerah.
Penerimaan Negara Capai Rp4,86 Triliun
Dari sisi penerimaan, realisasi penerimaan perpajakan hingga 30 April 2026 mencapai Rp3,40 triliun atau 23,67 persen dari target Rp14,37 triliun.
Penerimaan tersebut terdiri atas:
- Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,82 triliun;
- Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp1,66 triliun;
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp22,11 miliar; dan
- Pajak lainnya sebesar minus Rp91,47 miliar.
Sementara itu, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp76,11 miliar atau 20,38 persen dari target Rp373,43 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari Bea Masuk sebesar Rp44,78 miliar, Bea Keluar Rp12,08 miliar, dan Cukai Rp19,25 miliar.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasinya mencapai Rp1,38 triliun atau 37,86 persen dari target Rp3,65 triliun. Kontributor terbesar berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp503,46 miliar dan PNBP lainnya Rp879,44 miliar.
Belanja Negara Tembus Rp16,71 Triliun
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan hingga April 2026 tercatat sebesar Rp6,63 triliun atau 27,33 persen dari pagu Rp24,26 triliun.
Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp4,20 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar:
- 50 ribu personel TNI/Polri;
- 14 ribu dosen dan guru;
- 35 ribu PNS; dan
- 9 ribu PPPK.
Sementara itu, belanja barang terealisasi Rp1,82 triliun untuk mendukung operasional dan layanan perkantoran pada 727 satuan kerja dari 50 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.
Adapun belanja modal mencapai Rp613,10 miliar yang dimanfaatkan untuk berbagai proyek infrastruktur, di antaranya preservasi jalan dan jembatan Watampone–Pompanua–Tarumpakae, Jalan Batas Kota Makassar–Maros hingga pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp5,75 miliar untuk asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, korban penyalahgunaan Napza, dan ODHIV.
Transfer ke Daerah Rp10,08 Triliun
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga April 2026 mencapai Rp10,08 triliun atau 37,66 persen dari pagu Rp26,77 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp7,27 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji PPPK, hingga pendanaan kelurahan.
Selain itu:
- Dana Bagi Hasil terealisasi Rp102,32 miliar;
- DAK Nonfisik mencapai Rp2,43 triliun;
- Dana Desa terealisasi Rp278,80 miliar; dan
- DAK Fisik belum terealisasi hingga akhir April 2026.
Dana Desa sendiri diarahkan untuk mendukung Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, penanganan stunting, Program Kampung Iklim (Proklim), serta pemberdayaan masyarakat desa.
Program Pemerintah Terus Berjalan
Pemerintah juga memaparkan sejumlah program prioritas nasional yang telah berjalan di Sulawesi Selatan hingga April 2026.
Di antaranya:
- Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 1.982.676 penerima manfaat melalui 751 SPPG di 24 kabupaten/kota;
- Penguatan Koperasi Merah Putih melalui 1.296 gerai koperasi aktif;
- Realisasi 16 Sekolah Rakyat;
- Produksi padi mencapai 5,39 juta ton;
- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp6,03 triliun kepada 86.220 debitur; dan
- Penyaluran FLPP untuk 4.633 unit rumah senilai Rp578,80 miliar.
APBN Dinilai Tetap Jadi Penopang Ekonomi
Kementerian Keuangan menilai APBN hingga April 2026 masih memainkan peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi Sulawesi Selatan.
Belanja negara yang produktif, transfer ke daerah yang optimal, serta pembiayaan yang tepat sasaran disebut menjadi penggerak utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Konferensi pers tersebut menghadirkan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan, di antaranya Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Martha Octavia, Kepala Kanwil DJPb Sulsel Hari Utomo, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar Wibawa Pram Sihombing, serta Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulselbartra Agung Pranoto Eko Putro.
(Andy – INSERTRAKYAT.COM)
