Keterangan foto: Andi IFitrah Porondosi beberapa waktu lalu saat berada di galeri pusat kegiatan Bantuan Alsintan di Konawe.
KONAWE, SULAWESI TENGGARA — Andi IFitrah Porondosi Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Konawe, akhirnya sadar, ia lalu membuka mata di ruang publik. Bahkan ia tak segan menyebut bahwa, Pemda Konawe harus menjamin program Nasional di sektor pertanian berjalan dengan baik.
Buka suara pada Senin, (23/6/2025), Andi IFitrah menyoroti pedas terkait dengan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kota Padi sebutan Daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Mengapa?. Andi Ifitrah telah menerima informasi dari Masyarakat terkait penyaluran alsintan. Ia menyebut pemerintah sebaiknya lebih aktif menjalankan proses penyaluran secara terbuka dan bertanggung jawab.
Andi Ifitrah, mengatakan bahwa, alsintan yang bersumber dari Kementerian maupun APBD Kabupaten Konawe adalah milik negara, dan bukan untuk diperdagangkan atau dipungut biaya.
“Alsintan itu bantuan, bukan barang jualan. Harusnya gratis dan tepat sasaran,” tegasnya dalam keterangan resmi di lihat Insertrakyat.com.
PPWI menyinggung adanya indikasi praktik tak sehat dalam proses pembagian alsintan ke kelompok tani. Andi menilai hal itu bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik. “Ini ada pernyataan Masyarakat diduga diminta uang, oleh pihak tertentu atau oknum, ini rekamannya,” beber Andi IFitrah. Hanya saja Andi masih menelusuri kebenaran informasi terkait oknum yang disebut – sebut dalam rekaman tersebut.
Andi Ifitrah mengajak dan mendorong agar pengawasan melibatkan berbagai pihak, termasuk media, LSM, dan masyarakat.
“Tanpa pengawasan publik, potensi permainan akan terus ada,” kata Andi IFitrah.
Menurutnya, distribusi alsintan harus dijalankan sesuai prinsip tata kelola yang baik; transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Lebih jauh, Andi meminta Pemkab Konawe tak tinggal diam. Ia mendesak agar setiap tahapan distribusi diawasi ketat, mulai dari perencanaan hingga serah terima ke petani.
PPWI juga meminta agar data penerima manfaat dipublikasikan secara terbuka untuk mencegah manipulasi atau dobel penerima.
“Kalau memang niatnya bantu petani, jangan ada yang disembunyikan. Data harus terbuka, proses harus bersih,” ujar Andi.
Dari pantauan di lapangan, sejumlah kelompok tani mengaku belum pernah menerima bantuan alsintan, meskipun telah mengajukan permohonan berulang kali.
Bahkan, ada laporan soal permintaan biaya pengurusan oleh oknum tertentu. Padahal, aturan jelas menyebut bahwa bantuan pemerintah tak boleh dipungut biaya.
“Kami sudah daftar dari tahun lalu, tapi sampai sekarang belum ada info. Katanya kalau mau cepat, harus ada uang,” ungkap salah satu petani di Kecamatan Unaaha.
PPWI menyatakan akan terus memantau proses ini dan tak segan melaporkan jika ada penyimpangan.
“Alsintan ini hak rakyat,” tegas Ifitrah.
Keberhasilan distribusi alsintan berpacu pada jumlah alat yang diterima dari pusat bantuan lalu disalurkan, namun dampak riil bagi kesejahteraan petani ditentukan dari manajemen yang sehat.
DPC PPWI Konawe berharap agar distribusi ke depan benar-benar bersih, tanpa pungli, tanpa manipulasi, dan benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak.
“Kalau semua unsur bekerja jujur, Manfaatnya pasti benar – benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Andi Ifitrah.
(Rus/Rus).
