Kendari, Insertrakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik dugaan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. RDP berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Kendari pada Senin (10/3/2025), kemarin.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Hj. Sulaiha Sanusi, dan dihadiri oleh anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, Dinas ESDM Sultra, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sultra, Pertamina Patra Niaga Kendari, Hiswana Migas, serta perwakilan operator SPBU.
Dalam forum tersebut, seorang orator yang mewakili masyarakat menyampaikan keresahan terkait dugaan BBM oplosan yang menyebabkan ratusan kendaraan mengalami kerusakan. Ia menekankan agar DPRD tetap berpihak kepada kepentingan rakyat dan menuntut langkah tegas dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Kami harap DPRD Sultra tetap berada di jalur rakyat. Perlu ada ketegasan terhadap peristiwa ini,” tegasnya.
Sementara itu, Integrated Terminal Manager Pertamina Patra Niaga Kendari, Supriyono Agung Nugroho, mengakui adanya keluhan masyarakat terkait kualitas BBM yang diduga tercampur zat lain. Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengambilan sampel di beberapa SPBU dan hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa BBM yang diperiksa masih memenuhi standar Ditjen Migas Kementerian ESDM.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Hj. Sulaiha Sanusi, menegaskan agar Pertamina dan SPBU bertanggung jawab atas peristiwa ini dan tidak mengabaikan laporan masyarakat.
“Saya minta Pertamina dan semua pihak jangan menutup mata terhadap kejadian ini. Apalagi, korban akibat BBM yang diduga oplosan sudah banyak,” tegasnya.
Diketahui, Komisi III DPRD Sultra sebelumnya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua SPBU di Kota Kendari serta mendata jumlah kendaraan yang mengalami kerusakan akibat dugaan BBM oplosan. Komisi III juga telah berkunjung ke Depot Pertamina Patra Niaga Kendari untuk menggali lebih dalam terkait distribusi dan pengawasan BBM di wilayah tersebut.
Hingga kini, polemik dugaan BBM oplosan ini masih menjadi perhatian publik, dan masyarakat menunggu langkah tegap dari pihak berwenang untuk memastikan tidak ada lagi peredaran BBM yang berpotensi merugikan konsumen.
