SINJAI, – Forum Mahasiswa Sinjai kembali menggemakan kritik keras terhadap pengelolaan keuangan daerah. Rabu siang, 1 Oktober 2025, massa turun ke jalan membawa isu besar bertajuk: “Sinjai Bocor: Aset Raib, Pajak Hilang, Retribusi Tersandera”, acuan dalam isu ini dikaji dari informasi dalam temuan BPK.
Awalnya, aksi dijadwalkan di Rumah Jabatan Bupati. Namun, arah gerakan dialihkan ke kantor Inspektorat Kabupaten Sinjai. Pilihan lokasi bukan tanpa alasan. Inspektorat dinilai memiliki tanggung jawab langsung sebagai pengawas internal, memastikan transparansi sekaligus akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah.
Dalam orasi yang menggema, mahasiswa menyinggung dua perkara serius: dugaan hilangnya aset daerah senilai lebih dari Rp3,7 miliar dan kebocoran pajak sebesar Rp213 juta. Menurut mereka, kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan keuangan sekaligus rapuhnya pengawasan pemerintah.
Rahim, Jenderal Lapangan aksi, menegaskan bahwa isu keuangan daerah tidak sekadar hitungan angka. “Ketika aset raib, pajak bocor, dan retribusi tersandera, sesungguhnya rakyatlah yang paling dirugikan. Inilah alasan kami turun ke jalan. Publik tidak boleh diam melihat kebocoran yang semakin nyata,” serunya lantang di hadapan massa.
Namun, jalan perjuangan tidak mulus. Sejak awal, mahasiswa menghadapi intervensi dan gangguan. Ada pihak yang mencoba menghalangi orasi bahkan berupaya menggeser fokus massa dari isu substansial. Tekanan makin terasa ketika beberapa peserta aksi, termasuk Rahim, menerima intimidasi hingga ke lingkungan rumah. Bagi mahasiswa, teror semacam ini merupakan ancaman nyata bagi iklim demokrasi lokal. Kritik seharusnya dipandang sebagai kontrol sosial, bukan dibungkam dengan tekanan.
Meski begitu, Forum Mahasiswa Sinjai tidak goyah. Mereka menyatakan intervensi justru memperkuat tekad. “Setiap tekanan membuktikan bahwa isu ini nyata dan menakutkan bagi pihak tertentu. Semakin dihalangi, semakin kuat keyakinan kami untuk membuka tabir kebocoran ini,” kata Rahim
Dalam pernyataan resminya, DPW Forum Mahasiswa Sinjai menegaskan tiga tuntutan utama: transparansi pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas pejabat yang terlibat, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mereka mendesak Inspektorat Kabupaten Sinjai segera mengambil langkah tegas serta menyampaikan hasil pengawasan secara terbuka kepada publik.
Selain itu, Forum Mahasiswa Sinjai menilai kehadiran pers sangat krusial. Media, menurut mereka, harus menjadi garda pengawal keterbukaan informasi publik. “Jika isu ini hanya berhenti di ruang birokrasi, masyarakat tidak akan pernah tahu kemana uang daerah mereka mengalir. Karena itu, kami mengundang jurnalis untuk bersama menjaga keterbukaan,” tegas pernyataan resmi forum.
Aksi ini menegaskan konsistensi gerakan mahasiswa Sinjai dalam mengawal isu strategis daerah. Forum Mahasiswa Sinjai berkomitmen melanjutkan perjuangan moral meski dihadang intimidasi. Sebab, bagi mereka, suara mahasiswa adalah suara rakyat. Dan rakyat berhak menuntut keadilan atas uang yang dikelola negara.***
