Kepala BSKDN, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. bersama jajaran dan Pemda Indramayu (dok Istimewa).
INSERTRAKYAT.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong penguatan tata kelola daerah.
Melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), pembekalan strategis diberikan kepada Bupati Indramayu.
Pembekalan ini diberikan kepada Lucky Hakim selaku kepala daerah yang dinilai aktif.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan Kemendagri membina daerah dari sisi kebijakan.
Kepala BSKDN, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. menegaskan kebijakan berbasis data dan bukti sangat efektif.
Ia menyebut setiap kepala daerah wajib menyusun kebijakan berdasar data terukur.
“Setiap kebijakan harus berdasar data dan analisis,” ungkap Dr.Yusharto dalam keterangannya.
Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda resmi pada Selasa, 15 Juli 2025.
Dr. Yusharto menekankan bahwa data tidak bisa dipisahkan dari pembangunan.
Tanpa data, arah kebijakan akan kabur dan tidak berdampak signifikan.
Menurutnya, evidence based policy bukan sekadar jargon kebijakan.
Kebijakan berbasis data dapat memperkuat akuntabilitas publik secara menyeluruh.
Dr.Yusharto juga menyebutkan pentingnya hilirisasi riset untuk landasan kebijakan daerah.
Ia mengatakan BSKDN telah menghimpun ratusan hasil penelitian lembaga nasional.
Salah satunya berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Riset tersebut lalu diringkas dalam bentuk policy brief yang aplikatif.
Policy brief digunakan untuk memperkuat instrumen perencanaan dan pengambilan keputusan daerah.
Namun, dia juga mengakui masih terbatasnya kapasitas lembaga penelitian.
Karena itu, BSKDN mengambil inisiatif menyusun pendekatan alternatif.
Salah satu pendekatan tersebut ialah penguatan indeks dan data lokal.
Indeks disusun sebagai alat ukur yang objektif dan terstandar nasional.
Beberapa indeks yang dikembangkan sudah mulai diadopsi sejumlah daerah.
Di antaranya adalah Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPD).
Lalu, ada juga Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
Selanjutnya, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) serta Indeks Inovasi Daerah (IID).
Semua indeks ini menyajikan gambaran objektif tata kelola daerah.
Dr. Yusharto mengimbau agar kepala daerah mulai gunakan instrumen tersebut.
Menurutnya, indeks bisa mengukur posisi relatif antar wilayah secara obyektif.
Bahkan, hasilnya bisa menjadi rujukan perbaikan kebijakan secara berkala.
“Indeks ini bantu kita identifikasi tantangan dan kekuatan tiap daerah,” jelasnya.
Dia menyatakan, Kemendagri kini fokus dorong kebijakan berbasis indikator.
Indikator bukan sekadar alat ukur, tapi juga peta arah kebijakan.
BSKDN juga terus mengembangkan integrasi data daerah melalui platform nasional.
Data-data yang disusun akan mendukung fungsi perencanaan teknokratis.
Sementara itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim menyambut baik pembekalan tersebut.
Menurutnya, banyak pelajaran penting yang didapat dari BSKDN.
Ia menyebut forum tersebut membuka wawasan baru dalam tata kelola daerah.
Lucky menyatakan komitmennya untuk terapkan kebijakan berbasis bukti di Indramayu.
“Alhamdulillah, saya bersyukur diberi kesempatan ini,” ungkapnya.
Ia mengatakan informasi dari BSKDN akan menjadi bekal membangun daerah.
Menurut Lucky, Indramayu membutuhkan perencanaan yang presisi dan partisipatif.
Ia menyebut pendekatan berbasis data adalah kebutuhan mendesak saat ini.
Selama ini, masih banyak kebijakan daerah yang bersifat reaktif dan sektoral.
Dengan dukungan Kemendagri, ia yakin bisa memperbaiki tata kelola secara menyeluruh.
Kemendagri melalui BSKDN juga aktif mendampingi daerah dalam menyusun rekomendasi kebijakan.
Yusharto menyebut proses pembinaan tidak berhenti pada pelatihan semata.
Ada juga evaluasi dan pengukuran secara berkala yang dilakukan pusat.
BSKDN bertugas sebagai mitra strategis daerah dalam urusan kebijakan domestik.
Bahkan, Dr. Yusharto menyatakan pentingnya memperluas kerja sama dengan universitas.
“Lembaga riset lokal juga perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan,” tegasnya.
Hal ini penting agar kebijakan yang lahir sesuai dengan kondisi lokal.
BSKDN juga tengah menyempurnakan sistem data daerah yang saling terhubung.
Dr. Yusharto mengatakan, konsistensi data sangat penting dalam pengambilan keputusan.
“Kita tidak bisa menyusun program tanpa data yang konsisten,” tegasnya.
Ia juga mendorong penggunaan dashboard data untuk monitoring secara real-time.
Dashboard itu akan disediakan Kemendagri bagi daerah yang siap terapkan digitalisasi.
Kemendagri melalui BSKDN terus berupaya mewujudkan birokrasi yang adaptif.
Reformasi birokrasi dilakukan dengan pendekatan kolaboratif antar level pemerintahan.
Tak hanya itu, Kemendagri ingin menjadikan data sebagai tulang punggung pembangunan.
Selama ini, sebagian daerah masih mengabaikan pentingnya riset kebijakan.
Padahal, riset menjadi pondasi dalam menentukan program prioritas yang tepat sasaran.
BSKDN mendorong agar tiap kepala daerah memiliki unit analisis kebijakan daerah.
Unit ini diharapkan mampu menerjemahkan hasil riset menjadi rumusan kebijakan.
Indeks dan policy brief yang disiapkan juga dimaksudkan untuk percepatan reformasi.
Dengan data, pemerintah daerah tidak perlu lagi meraba arah kebijakan.
Langkah BSKDN ini sekaligus menegaskan peran strategis Kemendagri.
Kemendagri tak hanya regulator, tapi juga fasilitator tata kelola yang lebih baik.
Melalui BSKDN, Kemendagri memastikan proses kebijakan berjalan secara ilmiah dan akuntabel.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda nasional reformasi birokrasi berdampak.
Kemendagri menjadikan pembinaan daerah sebagai agenda prioritas nasional.
Melalui pelatihan, indeks, dan kolaborasi riset, daerah diarahkan menjadi lebih adaptif.
Dengan keterlibatan langsung Bupati Indramayu, semangat pembaruan semakin kuat.
Lucky Hakim menjadi salah satu kepala daerah yang aktif dalam transformasi ini.
Dukungan Kemendagri pun direspons positif oleh berbagai elemen pemerintahan.
Penguatan kebijakan berbasis bukti akan menjadi pilar utama pengambilan keputusan.
Hal itu sejalan dengan prinsip good governance dan pemerintahan terbuka.
Indramayu, sebagai daerah agraris, sangat membutuhkan kebijakan berbasis data pertanian.
Dengan pelatihan dari BSKDN, perencanaan sektor unggulan daerah akan lebih tajam.
Langkah ini akan mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Kemendagri memastikan bahwa setiap kepala daerah mendapat pendampingan setara.
Tata kelola yang baik hanya bisa diwujudkan jika daerah dan pusat bersinergi.
Dengan demikian, keberhasilan Indramayu dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Kemendagri akan terus mendorong inovasi kebijakan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
(Tim Insertrakyat.com).
