BNN Hadiri Seminar Nasional, Bahas Tuntas Tentang Polri Menyongsong Indonesia Emas 2045

BEKASI, INSERTRAKYAT.com – Lembaga Negara Indonesia menyebut gelombang digital, “pisau bermata dua”. Hal demikian terungkap dalam kegiatan Seminar Nasional bertajuk “Peningkatan Peran Polri dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045”. Hadir Badan Narkotika Nasional (BNN – RI).Kegiatan ini digelar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kampus II, Bekasi, Rabu (18/6/2025), kata internal dari Humas BNN RI kepada Insertrakyat.com, Kamis, (19/6/2025), pagi.

Acara strategis tersebut merumuskan arah penguatan institusi Polri yang lebih maju dan berdaya saing global. Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., diwakili oleh Koordinator Kelompok Ahli BNN, Drs. Ahwil Luthan, S.H., M.B.A., M.M., serta Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K., M.Si. Keduanya hadir bersama para tokoh pendidikan, hukum, dan keamanan nasional.

Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.; Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim.; serta Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti, Prof. Dr. Chairuddin, pembicara utama.

Seminar membahas tantangan dan peluang yang dihadapi Polri dalam mendukung arah pembangunan nasional, khususnya Visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut menargetkan Indonesia menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur, berlandaskan demokrasi yang sehat serta supremasi hukum.

Dalam materinya, Prof. Chryshnanda mengatakan bahwa, Polri sebagai institusi pelayanan publik memiliki posisi sentral dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan nasional, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Peranan Polri, menurutnya, tidak akan maksimal bila tidak dibarengi dengan transformasi kelembagaan yang sungguh-sungguh.

“Di era digital saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan telah berbasis daring. Polri perlu mengintegrasikan sistem informasi, komunikasi, koordinasi, hingga pengendalian komando berbasis digital,” ujarnya. “Polri tidak boleh kaku,” ujarnya.

Prof. Chryshnanda menerangkan tantangan Polri saat ini dan kedepanya. Ia menyebutnya tidak hanya pada persoalan kriminalitas konvensional. Namun, sudah masuk pada ranah ancaman digital dan global yang terstruktur, seperti kejahatan siber, penyebaran hoaks, terorisme, hingga peredaran narkotika lintas negara.

“Polri tidak bisa lagi bekerja dengan pola kerja lama. Dibutuhkan pendekatan adaptif, tanggap, dan berbasis data. Oleh karena itu, penguatan SDM adalah Jendela utama dalam proses transformasi tersebut,” terang Prof Chryshnanda.

SDM Polri di masa depan harus memiliki literasi digital yang tinggi, kesadaran kritis terhadap lingkungan sosial, serta komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai publik dan pelayanan masyarakat.

“Tanpa fondasi etika yang kokoh, kemajuan teknologi bisa menjadi pisau bermata dua. Maka, moralitas dan kecakapan harus berjalan seiring,” sambung Prof Chryshnanda.

Kepala Lemdiklat Polri menjelaskan bahwa membangun institusi Polri yang profesional, cerdas, bermoral, terliterasi, kompeten, dan modern adalah tujuan utama bangsa ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan agenda internal, namun dapat memberikan kontribusi langsung terhadap masa depan Indonesia.

“Transformasi ini adalah investasi strategis yang akan mempengaruhi stabilitas nasional secara luas. Jika keamanan dan hukum tegak, maka sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial akan turut tumbuh,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Kelompok Ahli BNN, Drs. Ahwil Luthan, memberikan dorongan penuh terhadap inisiatif peningkatan peran Polri dalam membangun Indonesia Emas.

Ia menyampaikan bahwa BNN dan Polri memiliki ruang kolaborasi yang sangat luas, terutama dalam hal pemberantasan narkotika dan menjaga generasi muda dari ancaman zat adiktif.

“Indonesia tidak akan mampu meraih bonus demografi jika generasi mudanya rusak karena narkotika. Polri dan BNN harus bersinergi sebagai garda terdepan menjaga ketahanan sosial,” jelas Ahwil Luthan.

Indonesia membutuhkan institusi keamanan yang tangguh secara operasional, mumpuni dalam melakukan edukasi, pendekatan kultural, serta pelayanan berbasis kepercayaan masyarakat.

Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Sulistyo Pudjo Hartono, dalam kesempatan itu menyampaikan aspek kebijakan dalam membangun narasi publik yang konstruktif dan edukatif dalam proses transformasi kelembagaan.

“Komunikasi publik adalah bagian dari pelayanan. Di BNN, kami terus memperkuat fungsi komunikasi agar masyarakat memahami kebijakan dengan baik. Narasi yang kuat akan membentuk persepsi yang sehat terhadap institusi,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa media sosial dan teknologi informasi tidak boleh dibiarkan liar tanpa pengawasan. Semua instansi, termasuk BNN dan Polri, harus terlibat aktif dalam mengelola informasi publik secara bijak dan profesional.

Rektor Universitas Bhayangkara, Prof. Bambang Karsono, mengapresiasi kehadiran para pejabat negara dan akademisi dalam forum tersebut. Ia menyebutnya, kampus adalah ruang strategis untuk mempertemukan pemikiran lintas sektor dalam membangun arah kebijakan yang berbasis riset dan kebutuhan zaman.

“Kampus, mencetak sarjana, dan membentuk karakter pemimpin masa depan. Karena itu, sinergi akademik dan praktisi sangat harus dirawat dalam membangun negara hukum yang kuat,” jelasnya.

Seminar ditutup dengan sejumlah rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga negara. Salah satu poin menonjol adalah kebutuhan regulasi adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan perlindungan hukum yang seimbang antara kebebasan sipil dan kepastian hukum.

Di sisi lain, peserta seminar juga menyoroti reformasi di bidang pendidikan kepolisian. Kurikulum pendidikan Polri dinilai perlu lebih responsif terhadap tantangan sosial kontemporer seperti intoleransi, radikalisme, hingga konflik berbasis digital.

Rekomendasi lainnya adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan di tubuh Polri, integritas, keadilan, dan pelayanan publik.

Dalam berbagai paparan, diskusi, dan gagasan yang berkembang, seminar ini mengintegrasikan visi kebangsaan dengan reformasi kelembagaan yang utuh.

Visi Indonesia Emas 2045 diyakini hanya dapat terwujud apabila semua institusi negara, termasuk Polri dan BNN, mampu bertransformasi secara fundamental dan kolaboratif. Lembaga negara harus menjawab tantangan zaman, dan menjaga identitas bangsa.

Publik sepenuhnya sangat sepakat pada pembenahan internal, dan inovasi yang mapan. Polri dan BNN dapat menjadi aktor utama dalam membentuk masa depan Indonesia yang aman, adil, dan beradab.

Penulis: Devi/Nur, Alumni Unhas Makassar.

Editor: Supriadi Buraerah.