INSERTRAKYAT.com, Jakarta –
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU – PR) memastikan kelanjutan pembangunan tanggul pantai di pesisir utara Jakarta sebagai bagian dari upaya mengatasi penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir di wilayah ibu kota.
BACA JUGA:
4 Fakta! Yakub F. Ismail Sambut Hangat Rencana Pembangunan Tanggul Laut Raksasa, Inisiatif AHY
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri PUPR Dody Hanggodo menjelaskan, proyek pembangunan tanggul merupakan salah satu program prioritas kementerian yang telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, ancaman penurunan tanah dan potensi banjir membuat perlindungan wilayah pesisir menjadi semakin mendesak.
“Pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Senin (9/6).
Pekerjaan fisik akan dilanjutkan melalui Tahap 7, yang dijadwalkan dimulai pada 2025. Paket pertama proyek ini akan membangun tanggul sepanjang 100 meter di kawasan Kali Ancol. Proyek tersebut akan menggunakan skema kontrak tahun tunggal (Single Year Contract/SYC) dengan pembiayaan dari APBN. Saat ini proyek masih dalam tahap persiapan lelang.
Paket lanjutan dari Tahap 7 mencakup pembangunan tanggul sepanjang 850 meter yang tersebar di Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing. Proyek ini direncanakan berlangsung pada 2026–2027 dengan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC), menggunakan dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Selain pembangunan tanggul, direncanakan pula pembangunan satu unit sistem polder di Kali Dadap. Sistem ini merupakan bagian dari struktur pengendalian banjir yang akan terintegrasi dalam Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN), dan akan dilaksanakan dengan skema MYC serta sumber pembiayaan dari SBSN.
Menurut data Kementerian PUPR, hingga tahun 2024 total tanggul pantai yang telah selesai dibangun mencapai 14,75 kilometer. Proyek ini tersebar di beberapa wilayah seperti Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, dan Dadap.
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan tanggul bukanlah satu-satunya solusi. Proyek ini juga menjadi bagian dari pendekatan terpadu pengendalian banjir, yang melibatkan penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah. Di antaranya pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur untuk pasokan air bersih, serta Jakarta Sewerage Development System untuk memperbaiki kualitas air di kawasan hilir.
Pemerintah berharap proyek tersebut, tidak hanya dapat menanggulangi banjir dan abrasi, tetapi juga mengurangi penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah berlebihan. (*).
Penulis : Anggytha
Editor : Bahtiar
