Foto bersama para pejabat publik, sesuai Rakor, (3/9/2025), Wamendagri Bima Arya (tengah). Laporan :Anggyta – Insertrakyat.com.
INSERTRAKYAT.com, Cirebon – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai kunci menjaga stabilitas. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kondisi Terkini Kabupaten Cirebon di Kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat, Rabu (3/9/2025).
Bima menekankan arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, bahwa seluruh unsur Forkopimda harus aktif, kompak, dan konsisten dalam menjalankan perannya. Menurutnya, koordinasi yang baik akan memudahkan penyelesaian berbagai persoalan daerah.
“Kalau Forkopimda solid, semua bisa selesai. Dengan catatan, Forkopimda harus benar-benar solid,” ujar Bima sambil menyinggung pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor.
Ia mengingatkan, bupati sebagai pimpinan daerah memiliki peran sentral dalam menjaga harmonisasi Forkopimda. Karena itu, komunikasi intensif dan sinergi berkelanjutan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Selain itu, Bima menyampaikan pesan Mendagri agar kepala daerah lebih aktif membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat. Langkah ini, katanya, penting untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga kondusivitas.
“Pak Menteri ingatkan kepala daerah agar rajin membangun silaturahmi dengan tokoh pesantren, mahasiswa, LSM, pelaku usaha, dan elemen masyarakat lainnya,” jelasnya.
Menurut Bima, pemetaan simpul pengaruh sosial dapat membantu mengantisipasi potensi persoalan sejak dini. Ia mencontohkan inisiatif kepala daerah yang menggelar doa lintas agama atau kegiatan sosial sebagai sarana mempererat hubungan dengan warga.
Namun, ia mengingatkan agar setiap kegiatan dilakukan hati-hati. “Jangan sampai menimbulkan kericuhan karena berebut,” tambahnya.
Bima juga menyoroti tingginya sensitivitas masyarakat terhadap perilaku pejabat. Karena itu, ia meminta pejabat daerah mengedepankan kesederhanaan dan menghindari gaya hidup berlebihan. Ia mengingatkan agar Pemda membatasi kegiatan seremonial berskala besar yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
Lebih jauh, Bima menyampaikan kebijakan sementara Kemendagri untuk menunda izin perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah maupun DPRD. Alasannya, kesiapsiagaan pimpinan daerah dalam menghadapi dinamika sosial sangat dibutuhkan.
“Kalau Pak Bupatinya stand by, otomatis OPD, camat, dan lurah juga siaga di wilayah masing-masing,” tandasnya.
(Agy/Tim Liputan Insertrakyat.com).
