153 Temuan BPK di Laporan Keuangan Pemprov Riau 2024, Gubernur Komitmen Tindaklanjuti

Senin, 9 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi (Dsk).

Foto Ilustrasi (Dsk).

INSERTRAKYAT.com, Pekanbaru, – Gubernur Riau, Abdul Wahid menyatakan komitmen Pemprov Riau untuk menindaklanjuti 153 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2024 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penegasan ini disampaikan Gubernur Wahid saat menghadiri kegiatan Pesta Pembangunan dan Pengadaan Lahan HKBP Imanuel Resort Pekanbaru II, Ahad (8/6/2025). Ia menyebutkan bahwa seluruh temuan akan segera ditangani sesuai saran BPK dan ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan.

“Atas temuan BPK tersebut, kami akan segera menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Kami sudah bentuk tim untuk mengkoordinasikan penyelesaiannya,” kata Gubri Wahid, dikutip redaksi Insertrakyat.com Senin, (9/6/2025).

ADVERTISEMENT

Post ADS 1

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

BACA JUGA :  Keji! Ayah di Aceh Selatan Rudakpaksa Anak Kandung Hingga Hamil

Dijelaskan Wahid, dari 153 temuan tersebut, sekitar 93 merupakan temuan yang berkaitan dengan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan. Ia menegaskan kepatuhan pada penyelesaian secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Saya baca ada 153 temuan. Dari sisi keuangan dan kinerja ada lebih dari 100, sedangkan dari sisi kepatuhan sekitar 93. Ini akan kita rapatkan, dan saya pastikan semua ditangani,” tegasnya.

 

BACA JUGA :  Personel Polsek Samadua Bersama Damkar Sigap Bersihkan Tumpahan Minyak CPO di Jalan Nasional

Meskipun baru menjabat sebagai Gubernur sejak Februari 2025, Wahid menyatakan tanggung jawab moral dan administratif untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami ingin menata dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Saran dari BPK harus dijalankan. Kalau ada SKPD yang tidak kooperatif, tidak menutup kemungkinan akan saya rombak,” tegasnya.

 

Langkah cepat Gubri tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, sekaligus memastikan pelaksanaan program pembangunan tidak terganggu oleh persoalan administrasi. (***).

Follow WhatsApp Channel insertrakyat.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Investasi Pabrik Porang Menuai Sorotan DPRD Sinjai : Kekhawatiran Dampak Lingkungan
Komisi III DPR-RI dan Presiden Prabowo Apresiasi Kiprah Polri, Panen Raya Jagung Sabet Isu Dunia
Apa Itu Proyek Tanggul Tahap 7 di Teluk Jakarta, Begini Penjelasan Menteri Dody
Kemenparekraf dan MD Entertainment Jajaki Kolaborasi Gairahkan Industri Film Nasional
Intip Rutinitas Sat Polair Polres Sinjai di Pelabuhan Cappa Ujung
Anggota DPRA Hadi Surya: Patut Diduga Batas Daratan Bergeser, Maka Pulau Terlepas
Warga Desa Barambang Keluhkan Kondisi Jalan Licin
Karyawan PDAM Bulukumba Mengeluh Gaji Tak Dibayar Selama Tiga Tahun

Berita Terkait

Senin, 9 Juni 2025 - 20:05 WITA

Investasi Pabrik Porang Menuai Sorotan DPRD Sinjai : Kekhawatiran Dampak Lingkungan

Senin, 9 Juni 2025 - 19:22 WITA

Komisi III DPR-RI dan Presiden Prabowo Apresiasi Kiprah Polri, Panen Raya Jagung Sabet Isu Dunia

Senin, 9 Juni 2025 - 18:23 WITA

Apa Itu Proyek Tanggul Tahap 7 di Teluk Jakarta, Begini Penjelasan Menteri Dody

Senin, 9 Juni 2025 - 17:30 WITA

Kemenparekraf dan MD Entertainment Jajaki Kolaborasi Gairahkan Industri Film Nasional

Senin, 9 Juni 2025 - 16:32 WITA

153 Temuan BPK di Laporan Keuangan Pemprov Riau 2024, Gubernur Komitmen Tindaklanjuti

Berita Terbaru