INSERTRAKYAT.com, Pekanbaru, – Gubernur Riau, Abdul Wahid menyatakan komitmen Pemprov Riau untuk menindaklanjuti 153 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2024 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Penegasan ini disampaikan Gubernur Wahid saat menghadiri kegiatan Pesta Pembangunan dan Pengadaan Lahan HKBP Imanuel Resort Pekanbaru II, Ahad (8/6/2025). Ia menyebutkan bahwa seluruh temuan akan segera ditangani sesuai saran BPK dan ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan.
“Atas temuan BPK tersebut, kami akan segera menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Kami sudah bentuk tim untuk mengkoordinasikan penyelesaiannya,” kata Gubri Wahid, dikutip redaksi Insertrakyat.com Senin, (9/6/2025).
ADVERTISEMENT
![]()
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dijelaskan Wahid, dari 153 temuan tersebut, sekitar 93 merupakan temuan yang berkaitan dengan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan. Ia menegaskan kepatuhan pada penyelesaian secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Saya baca ada 153 temuan. Dari sisi keuangan dan kinerja ada lebih dari 100, sedangkan dari sisi kepatuhan sekitar 93. Ini akan kita rapatkan, dan saya pastikan semua ditangani,” tegasnya.
Meskipun baru menjabat sebagai Gubernur sejak Februari 2025, Wahid menyatakan tanggung jawab moral dan administratif untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami ingin menata dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Saran dari BPK harus dijalankan. Kalau ada SKPD yang tidak kooperatif, tidak menutup kemungkinan akan saya rombak,” tegasnya.
Langkah cepat Gubri tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, sekaligus memastikan pelaksanaan program pembangunan tidak terganggu oleh persoalan administrasi. (***).