JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan seluruh inspektorat daerah agar tidak hanya berperan sebagai pemeriksa pascakejadian, tetapi juga menjadi penjaga awal yang mampu membaca potensi masalah sejak dini. Pesan itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Mendagri menegaskan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Program yang dimaksud antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan program ketahanan pangan.
“Inspektur daerah jangan hanya mengawasi kalau sudah kejadian. Mereka juga harus memberi masukan dan peringatan dini—itulah yang saya sebut foresight,” ujar Tito.
Mendagri menegaskan, fungsi foresight itu penting agar pengawasan daerah tidak bersifat reaktif. Inspektorat diharapkan mampu membaca potensi penyimpangan sebelum masalah membesar, terutama dalam penggunaan dana publik yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyinggung strategi adaptif menghadapi dinamika TKD. Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja, terutama terhadap kegiatan birokratis seperti rapat-rapat berlebihan dan perjalanan dinas yang tidak produktif.
Menurut Mendagri, pengalaman saat pandemi Covid-19 menjadi bukti bahwa Pemda mampu bekerja lebih efisien tanpa kehilangan kinerja. “Daerah harus bisa cerdas dan inovatif mencari pendapatan, tapi jangan memberatkan rakyat kecil,” tegasnya.
Tito mencontohkan penerapan sistem digital untuk memantau retribusi pajak restoran dan hotel. Dengan sistem yang transparan, kebocoran penerimaan daerah dapat ditekan sehingga seluruh potensi pajak benar-benar masuk ke kas pemerintah daerah.
Selain memperkuat pengawasan dan efisiensi, Mendagri juga mendorong Pemda aktif menangkap berbagai program nasional yang berdampak langsung ke masyarakat. Langkah tersebut, menurut Tito, tidak hanya mendukung agenda prioritas pemerintah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di daerah.
Mendagri menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pos-pos belanja yang tidak efektif harus ditekan, sambil membuka peluang inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hidupkan UMKM. Buat kemudahan perizinan seperti di Yogyakarta yang dilakukan Sri Sultan. UMKM-nya hidup, ekonominya tumbuh bahkan saat Covid pun tetap bertahan,” tutur Mendagri.
“Dari Pengawasan proaktif dan inovasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga akuntabilitas anggaran, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, dan mempercepat realisasi program prioritas nasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kunci Mantan Kapolri.
Penulis: Agy
