InsertRakyat.com

Fakta Bicara Rakyat Menilai

Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

#Berita KPK hari ini

MCSP KPK, Gerakan Baru Cegah Korupsi Daerah yang Harus Diawasi Publik

BERITA KPK
5 bulan yang lalu
PN Pekanbaru Libatkan KPK Perkuat Integritas dan Pengendalian Gratifikasi

PN Pekanbaru Libatkan KPK Perkuat Integritas dan Pengendalian Gratifikasi

BERITA KPK
5 bulan yang lalu

Tiga Tersangka Baru Nyusul Abdul Azis, KPK Kembangkan Kasus Suap RSUD Kolaka Timur

BERITA KPK
5 bulan yang lalu

Pertajam Skema Anti Korupsi, KPK Gelar BYB di Perpustakaan Nasional

BERITA KPK
5 bulan yang lalu

KPK Tanam Budaya Anti korupsi di Kampus Hukum UI 

News
5 bulan yang lalu

KPK Klaim Data 51 Persen Kasus Suap dan Korupsi Didominasi Pejabat Daerah

News
5 bulan yang lalu
Sorotan publik meningkat pasca Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Putusan itu melarang Menteri dan Wamen merangkap jabatan. KPK merespons dengan memperkuat kajian risiko rangkap jabatan. Fokus kajian mencakup ASN dan penyelenggara negara lain.

Pasca Putusan MK, KPK Perkuat Kajian : Pejabat Rangkap Jabatan Rawan Korupsi!

BERITA KPK
5 bulan yang lalu

Pemprov Riau Klarifikasi: Gubernur Abdul Wahid Tak Ditangkap KPK, Hanya Dimintai Keterangan

BERITA KPK
5 bulan yang lalu

Breaking News: KPK OTT Gubernur Riau

BERITA KPK
5 bulan yang lalu

Jubir KPK: Aset Rampasan Korupsi Rp27,6 Miliar Diserahkan ke Pertamina untuk Layanan Publik Aceh

BERITA KPK
6 bulan yang lalu
1 2 3 4 5

JELAJAHI