Jakarta, Insertrakyat.com— Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) memastikan ketersediaan cabai merah, cabai besar, dan bawang merah guna mengendalikan kenaikan harga komoditas. Pernyataan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, sebagai langkah mengatasi kekurangan pasokan yang terjadi di sejumlah wilayah.
Tomsi menegaskan, Pemda perlu memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat konsumsi cabai yang tinggi. Ia mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada distribusi, tetapi juga mulai memikirkan solusi mandiri melalui peningkatan produksi.
Dalam arahannya, Tomsi secara khusus meminta Pemda menggencarkan gerakan menanam cabai dan bawang merah. Menurutnya, komoditas tersebut relatif mudah dibudidayakan di berbagai daerah, sehingga upaya ini dapat menjadi solusi jangka menengah dalam menjaga stabilitas harga.
Persoalan ketersediaan cabai dan bawang merah merupakan masalah klasik yang terus berulang setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang terencana dan berkelanjutan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian per April 2026, produksi cabai rawit dan cabai merah mengalami defisit di sejumlah wilayah, terutama di Tanah Papua, Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor utama pemicu kenaikan harga di pasar.
Tomsi menyebutkan, Kemendagri telah melaksanakan 163 kali rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Ia berharap intensitas rapat tersebut diikuti dengan peningkatan kesadaran dan aksi nyata dari kepala daerah beserta jajarannya dalam mengendalikan inflasi.
Selain itu, Pemda yang mengalami defisit produksi diminta segera berkoordinasi dengan daerah yang mengalami surplus. Koordinasi juga perlu dilakukan dengan Kementerian Pertanian guna mendapatkan solusi teknis dalam meningkatkan produksi dan distribusi komoditas.
Tomsi menegaskan, peluang kerja sama antar daerah harus dimanfaatkan secara optimal. “Kelalaian dalam memanfaatkan peluang tersebut dapat memperburuk kondisi pasokan dan harga di daerah,” tegas Tomsi dalam Rakor, Senin (13/4/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran.
Dapatkan berita InsertRakyat secara berkelanjutan di (whatsapp channel)
