JAKARTA, – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menegaskan komitmen pemerintah mengawal stabilitas harga bahan pokok menjelang Idulfitri 2026 agar inflasi tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Tomsi menyampaikan pemerintah terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah hingga menjelang Idulfitri 2026. Pemerintah memastikan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga meskipun memasuki masa libur.
“Kita akan memasuki masa libur hingga besok, namun pemantauan harga tetap dilakukan. Dengan begitu kita dapat memastikan bahwa meskipun sudah memasuki hari-hari terakhir, harga kebutuhan pokok tetap terjaga dengan baik,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Tomsi mengatakan pemerintah optimistis inflasi menjelang Idulfitri 2026 dapat lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Pemerintah terus memperkuat pengendalian inflasi daerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Dalam rapat koordinasi tersebut Kemendagri juga melakukan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program Tiga Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.
Tomsi meminta pemerintah daerah aktif memantau harga bahan pokok di pasar. Pemerintah daerah diminta segera turun ke lapangan apabila terjadi lonjakan harga yang tidak wajar di suatu wilayah.
Ia menilai pemerintah daerah perlu membandingkan harga komoditas dengan wilayah sekitar untuk mengetahui penyebab kenaikan harga bahan pokok di pasar.
“Jika daerah tetangga tidak mengalami kenaikan atau hanya sedikit naik, tetapi di satu wilayah harganya melonjak tinggi, maka Pemda harus segera turun langsung ke pasar untuk melakukan pengecekan,” tegasnya.
Selain pengawasan harga di pasar, Kemendagri juga menekankan pentingnya pengelolaan distribusi pangan secara efektif. Distribusi pangan yang lancar dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Idulfitri 2026.
Tomsi meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyampaikan laporan kendala distribusi pangan secara rinci sesuai titik permasalahan yang terjadi agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Jika ada kendala, mohon dijelaskan secara detail. Misalnya terkait kontainer di pelabuhan tertentu, sebutkan pelabuhannya agar dapat segera kami tindak lanjuti bersama Dirjen Perhubungan Laut untuk mendapatkan prioritas penanganan,” jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga baik secara langsung maupun virtual. Hadir langsung Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran serta Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah.
Koordinasi lintas instansi tersebut dilakukan untuk memperkuat pengendalian inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Idulfitri 2026.
(ag/za)
