Sinjai, InsertRakyat.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Sinjai mencatat peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) 0,60 persen pada pekan pertama Juli 2025. Angka tersebut menempatkan kabupaten Sinjai pada urutan kedua tertinggi di Sulawesi Selatan, setelah Enrekang 1,79 persen.

Kepala BPS Sinjai, Syamsuddin, menjelaskan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis mendorong naiknya IPH. “Tiga komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di Sinjai ialah udang basah (0,2247), bawang merah (0,1469) dan beras (0,8819),” ujarnya kepada wartawan Insertrakyat.com, di kantor BPS Sinjai, Senin (7/7).

BACA JUGA :  Harga Komoditas Labil, BPS Sinjai Ingatkan Ketimpangan Pasar Daerah

Ia menerangkan bahwa sesuai pantauan dalam pekan berjalan, beras merupakan komoditas dengan perubahan harga tertinggi di Sinjai. Koefisien variasi (CV) perubahan harga beras tercatat 0,06837446, yang menunjukkan tingkat kelabilan harga yang cukup tinggi di pasar.

“Kenaikan ini menggambarkan tekanan yang cukup nyata terhadap daya beli warga, khususnya kelompok menengah bawah,” ujar Syamsuddin.

IPH 17 Kabupaten di Sulsel, Mei 2025. Sumber: Foto BPS RI mengolah data PPKP Kemendag.

Di tingkat provinsi, 11 dari 17 kabupaten di Sulsel mengalami kenaikan IPH. Tana Toraja dan Bantaeng termasuk naik, masing-masing 0,41 dan 0,36 persen. Sebaliknya, IPH Jeneponto menurun paling tajam sebesar -4,50 persen, karena penurunan harga cabai rawit dan tahu mentah.

BACA JUGA :  Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir: Data Inspektorat Baru 44 Pemda Sidak Inflasi, Ada Juga Temuan BPK RI terkait PU Sinjai, Ini Gimana Pak Tomsi?

Dari sisi perubahan harga, bawang merah dan cabai rawit terus menjadi penyebab utama gejolak harga di berbagai kabupaten, yang menunjukkan lemahnya keandalan pasokan pangan.

Syamsuddin menyebut bahwa kenaikan IPH ini mesti cepat ditindaklanjuti pemangku kebijakan, terutama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). “Langkah pasar melalui operasi pasar beras dan penyaluran bawang merah dari daerah penghasil lebih, bisa membantu menahan lonjakan harga,” katanya.

BACA JUGA :  Inflasi Daerah Sulawesi Selatan Periode Juni 2,24%, Tekanan Biaya Pemicunya!
Suasana rapat di BPS Sinjai.

BPS  menyarankan pemerintah daerah agar mempertimbangkan program perluasan ragam konsumsi pangan lokal, untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan komoditas impor, seperti udang.

Kendati demikian, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir belum memberikan keterangan resminya kepada Insertrakyat.com terkait kekhawatiran publik mengenai Inflasi daerah. Namun persoalan ini telah ia ketahui melalui sambungan daring sesaat lalu.

(AAF/Sup).