PALEMBANG, INSERTRAKYAT.com Pasca Kemendagri disorot karena kecolongan terkait kenaikan harga pangan di 214 daerah.

Hari ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memastikan pasokan beras dan Stabilisasi Harga Pangan atau SPHP di Kota Palembang.

Menurutnya pasokan juga sangat mudah diperoleh masyarakat dengan harga terjangkau.

Saat meninjau ketersediaan dan harga pangan, Mendagri Tito Karnavian terlihat bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman..

Dua tokoh nasional itu juga menyempatkan waktu berdialog dengan masyarakat di Pasar Rakyat Palimo, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (5/9/2025) siang hari.

Mendagri menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan secara spontan untuk melihat langsung kondisi lapangan tanpa persiapan khusus.

“Kita ini spontan datang ya. Tidak kita rencanakan mau datang ke sini, tidak. Kita spontan, random saja. Jadi apa adanya,” kata Tito Karnavian seperti dikutip dari keterangan resmi Puspen Kemendagri yang diterima INSERTRAKYAT.com, sesaat lalu.

Presiden Prabowo Subianto, kata Mendagri Tito, telah mengarahkan agar Perum Bulog terus menyalurkan beras SPHP ke berbagai daerah, termasuk Kota Palembang.

Kendati pun, dari hasil tinjauan, diketahui bahwa distribusi berlangsung lancar dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik.

“Jadi dengan adanya beras SPHP, makin gencar dilakukan oleh Bulog, atas perintah Bapak Presiden, Pak Mentan, kita harapkan beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu makin turun. Sementara daerah yang sudah turun, cukup banyak, ini juga akan stabil,” imbuh Tito Karnavian.

BACA JUGA :  Kejati Sumsel Tangkap Mantan Gubernur dan Bupati Musi Rawas Dua Periode, Penyidik Sita 61 Miliar

Selain beras, Mendagri juga menyoroti komoditas pangan lain, khususnya cabai. “Karena Kota Palembang bukan daerah penghasil utama cabai,” kata Tito.

Menyikapi hal tersebut, Tito lalu  mendorong pemerintah daerah (Pemda) menggalakkan gerakan tanam cabai agar tidak bergantung pada pasokan dari luar.

Menurutnya, setiap orang sebenarnya mampu memproduksi cabai, baik di pekarangan maupun melalui metode alternatif seperti hidroponik.

“Bisa sebetulnya memproduksi cabai di daerah masing-masing.

Kalau daerahnya kering, ya bisa melalui hidroponik, gerakan-gerakan masyarakat tanam cabai, pekarangan, pot, sebetulnya gampang.

Tapi bukan berarti pemerintah tidak tanggung jawab lho, tetap dilakukan [intervensi],” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menyinggung kondisi inflasi nasional yang menunjukkan tren positif. Secara month-to-month, Indonesia pada Agustus 2025 justru mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.

Sementara itu, secara year-on-year (YoY), inflasi Agustus 2025 tercatat 2,31 persen, turun dari 2,37 persen pada Juli 2025.

Penurunan ini terutama disumbangkan oleh komoditas pangan seperti tomat dan cabai rawit, serta tarif angkutan udara yang menurun berkat intervensi pemerintah.

BACA JUGA :  Era ASR, Pemda Sultra Hidupkan UMKM dan Swasta, Ini Harapan Tito Karnavian

“Harga pangan yang lain, harga-harga lain relatif stabil. Memang yang kami, dengan Bapak Mentan, Kabulog fokus yaitu adalah masalah beras, karena beras ini kan komoditas rakyat,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya INSERTRATYAT.com, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian terus mendorong Pemda lebih aktif dalam program pengendalian harga pangan nasional.

Pasalnya Mendagri Tito Karnavian Kecolongan dalam pengendalian harga pangan Nasional tersebut. Tercatat ratusan daerah saat ini alami trend kenaikan harga.

Ironisnya realita itu nyaris tak dapat diatasi apalagi disangkal oleh Pemerintah Nasional.

Hal ini terungkap saat Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Beras bersama 214 daerah secara virtual dari Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Tito menekankan, pemanfaatan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog harus dijalankan maksimal sebagai langkah intervensi.

“Ini waktunya kita menggunakan betul cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog, terutama di 214 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga,” ucap Mantan Kapolri.

Tito Karnavian juga tak malu – malu mengakui adanya kenaikan harga pangan di 214 daerah tersebut.

Ia bahkan mengungkap lebih gamblang. Dimana, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025, jumlah daerah dengan kenaikan harga beras pada pekan keempat Agustus meningkat menjadi 214.

BACA JUGA :  Anak Buah Mendagri Menuai Sorotan di Deli Serdang

Padahal sebelumnya, jumlahnya dicatat sebanyak 200 daerah alami kenaikan pangan,  pada pekan ketiga.

Pemerintah pusat lalu, kata Tito, akan memantau daerah mana saja yang benar-benar mendukung penyaluran beras SPHP.

Tito juga tak lupa mengingatkan agar penyaluran diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog akan menggelar operasi pasar secara berkelanjutan hingga akhir tahun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis harga beras bisa ditekan.

“Kalau ini berjalan sebulan, apalagi rencana kita sampai Desember, harga akan terus turun,” katanya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025.

Seluruh jajaran Bulog di daerah, kata dia, sudah diarahkan untuk mengawal distribusi hingga kecamatan.

“Gudang-gudang Bulog tetap melayani seluruh permintaan dari kabupaten, kota, bahkan kecamatan,” jelasnya.

Pemerintah telah menggelar kegiatan pangan murah pada 30 Agustus secara Nasional.

Namun demikian, tidak mempan. Justru sebaliknya bertambah dari jumlah 200 daerah yang sebelumnya mengalami tren kenaikan, meningkatkan tajam menjadi 214 daerah.****