PARIWISATA hampir selalu disebut sebagai solusi [ekonomi]. Banyak daerah di Indonesia bermimpi menjadi destinasi wisata unggulan, dengan keyakinan bahwa keindahan alam, budaya, dan keramahan masyarakat akan otomatis menggerakkan ekonomi. Sulawesi dan Sumatera Barat tidak terkecuali. Potensi disebut luar biasa, desa wisata tumbuh di berbagai nagari, dan jargon “pariwisata sebagai penopang ekonomi daerah” terus diulang. Namun pertanyaannya sederhana: mengapa hasilnya sering tidak sebanding dengan harapan?
Masalahnya bukan pada potensi, melainkan pada pemahaman. Banyak daerah sesungguhnya memiliki daya tarik yang kuat, tetapi tidak tahu bagaimana mengelolanya. Pariwisata kerap dipahami sebagai proyek fisik: membuka lokasi, membangun spot foto, lalu menunggu wisatawan datang. Padahal, dalam perspektif tourism as a system (Leiper, 1990), pariwisata adalah sistem kompleks yang menuntut keterpaduan antara destinasi, pelaku, tata kelola, dan masyarakat lokal. Tanpa perencanaan dan pengelolaan yang menyeluruh, pariwisata justru berpotensi melahirkan masalah baru: konflik sosial, degradasi lingkungan, dan ketimpangan ekonomi.
Pengembangan destinasi tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan manusia. Bagaimana pedagang diatur, bagaimana tiket masuk dikelola, bagaimana sampah ditangani, bagaimana sumber daya manusia dilatih, hingga bagaimana masyarakat dan pemilik lahan memahami peran mereka semua ini adalah fondasi. Dalam kerangka community-based tourism (Murphy, 1985; Goodwin & Santilli, 2009), keberhasilan pariwisata sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kapasitas masyarakat lokal, bukan sekadar kehadiran wisatawan.
Persoalan berikutnya adalah tata kelola. Sinkronisasi antara pemerintah desa, RT dan RW, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya sering kali menjadi titik lemah. Alih-alih kolaborasi, yang muncul justru tarik-menarik kepentingan. Semua merasa paling berjasa, semua ingin tampil sebagai penggagas. Dalam teori destination governance (Bramwell & Lane, 2011), kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan absennya kepemimpinan kolaboratif. Ketika pariwisata dikelola dengan ego sektoral, maka arah pembangunan menjadi kabur.
Sumatera Barat memberi contoh yang menarik. Banyak desa wisata sempat bangkit dan bahkan booming hingga tingkat nasional. Muncul local champion tokoh-tokoh lokal dengan semangat tinggi, mau belajar, dan berkomitmen membangun kampungnya. Modal sosial ini sangat berharga. Namun ironisnya, di saat yang sama muncul pula figur-figur “pahlawan kesiangan”: individu yang populer di bidang lain politik, olahraga, atau birokrasi namun minim kompetensi pariwisata. Mereka tampil sebagai pelatih, narasumber, dan penentu arah.
Fenomena ini tidak terjadi tanpa sebab. Dalam perspektif power relations (Hall, 2005), kedekatan dengan pusat kekuasaan sering kali lebih menentukan legitimasi daripada keahlian. Relasi politik mengalahkan kapasitas profesional. Akibatnya, desa wisata justru diarahkan oleh mereka yang tidak memahami prinsip pariwisata berkelanjutan, manajemen destinasi, atau pengembangan SDM. Local champion yang seharusnya diperkuat malah tersisih oleh aktor-aktor yang hanya hadir secara simbolik.
Di sinilah pariwisata kehilangan arah. Destinasi mengalami siklus yang berulang: naik cepat, lalu meredup. Fenomena ini sejalan dengan destination life cycle (Butler, 1980), ketika destinasi berkembang tanpa pengelolaan matang dan akhirnya stagnan atau menurun. Tanpa peningkatan kapasitas, tanpa pembelajaran berkelanjutan, dan tanpa tata kelola yang sehat, pariwisata hanya menjadi euforia sesaat.
Lalu, kapan pariwisata benar-benar bisa menjadi penopang ekonomi? Jawabannya tidak terletak pada seberapa banyak desa wisata dibentuk, melainkan pada bagaimana kompetensi dibangun dan kekuasaan dikelola. Pariwisata membutuhkan keberanian untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, menghargai local champion berbasis kinerja, serta menjadikan pengetahuan dan etika sebagai fondasi kebijakan.
Pariwisata bukan panggung pencitraan, sebab, pengelolaannya menuntut konsistensi, kolaborasi, dan kerendahan hati untuk belajar. Tanpa itu, pariwisata akan terus menjadi janji indah di pidato, tapi rapuh di lapangan.
Oleh: Eddi Novra
