JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri baru saja selesai menggelar Forum Diskusi Aktual atau Focus Group Discussion (FGD) untuk Penyusunan Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Dashboard Data Terintegrasi. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pengembangan BSKDN Satu Data guna memperkuat transformasi digital di lingkungan kementerian.

Kepala BSKDN, Dr.  Yusharto Huntoyungo, M.Pd menegaskan, FGD ini merupakan upaya membangun birokrasi modern berbasis data dan digital. Menurutnya, SPBE tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga cerdas dalam pemanfaatan data untuk mendukung kebijakan publik.

BACA JUGA :  Dihadapan Kasi Pidsus, Andi Irfan Beberkan Dugaan Korupsi Dana Desa Ratusan Juta Rupiah, Berikut Diksi Lengkapnya

“Transformasi digital bukan tren semata, tapi kebutuhan mendasar bagi birokrasi modern agar tetap relevan, efektif, dan dipercaya publik,” kata Yusharto di Command Center BSKDN, Jakarta, belum lama ini.

Yusharto menjelaskan, penyusunan Peta Jalan SPBE BSKDN dan pengembangan Dashboard Data Terintegrasi saling melengkapi. Peta jalan akan menjadi pedoman strategis untuk penguatan tata kelola, sistem informasi, dan kompetensi aparatur. Sementara dashboard menjadi fondasi pengelolaan data internal untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Dashboard ini mampu menghimpun dan menyajikan informasi secara real-time, menjadi sumber data tunggal bagi seluruh unit kerja, serta menjadi alat analisis strategis bagi pimpinan dalam memantau kinerja kebijakan dan memetakan isu prioritas.

BACA JUGA :  Ketua Dekranasda Dorong Desainer Aceh Tampil Berani, Taklukkan Akselerasi Fashion Muslim Indonesia

Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Rudiarto Sumarwono, memaparkan landasan konseptual SPBE dan transformasi e-Government menuju Smart Governance berbasis AI. Menurutnya, keunggulan pemerintahan digital terletak pada efisiensi dan aksesibilitas, seperti yang diterapkan di berbagai negara.

“BSKDN memiliki potensi besar menjadi pelopor kebijakan berbasis bukti. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan saat ini dengan cara lama, melainkan dengan pengetahuan baru dan inovasi terdepan,” ujar Rudi.

BACA JUGA :  KPK Gelar Peringatan Hari Pahlawan: Integritas Adalah Benteng Bangsa

FGD juga dihadiri perwakilan Pusat Kajian Analisis Data Universitas Budi Luhur, Gunawan Pria Utama, yang memaparkan arsitektur SPBE BSKDN dan dashboard data terintegrasi. Kepala Bagian Program dan Umum Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri, Boby Yonan Rhamadian, membahas arsitektur SPBE Kemendagri dan integrasi antar unit kerja.

Dikutip pernyataan resmi Puspen Kemendagri yang dirilis hari ini, BSKDN Kementerian berharap tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis data, sejalan dengan upaya Kemendagri dalam memperkuat fondasi pemerintahan digital yang terintegrasi.

Penulis: Agy

⚡ WhatsApp Insertrakyat

Informasi, komunitas & layanan pembaca

GRUP WHATSAPP
▶ Gabung Grup Diskusi
SALURAN WHATSAPP
▶ Ikuti Saluran Resmi
KONTAK ADMIN
▶ Hubungi Admin
● ONLINE • 0813-5481-214