Mendes Yandri: BPD Jangan Curiga Melulu Terhadap Kades, Pembangunan Desa Bukan Tugas Kepala Desa Saja!

JOMBANG, insertrakyat.com –
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah desa. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan desa di seluruh Indonesia. Ia berharap agar BPD Jangan curiga melulu terhadap kades.

Ajakan tersebut disampaikan Yandri saat menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Jombang, Jumat, 27 Juni 2025, bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

“Harapan saya BPD memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa. Apalagi saat ini sudah ada program besar seperti Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Yandri.

Ia mengajak BPD, dengan menegaskan bahwa, kolaborasi bukan hanya menjadi kebutuhan, namun juga menjadi kekuatan strategis untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Terlebih, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti Koperasi Desa Merah Putih menuntut sinergi lintas elemen di tingkat desa.

“Koperasi ini butuh dukungan semua pihak, termasuk BPD. Jangan sampai BPD dan kepala desa seperti musuh bebuyutan. Kita perlu kebersamaan,” sambung Yandri, yang juga pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI.

Yandri mengingatkan bahwa beban pembangunan desa tidak seharusnya hanya ditimpakan kepada kepala desa. Ia menegaskan bahwa semua elemen desa, termasuk BPD, perangkat desa, hingga lembaga kemasyarakatan, punya tanggung jawab yang sama dalam mendorong kemajuan desa.

“BPD jangan diposisikan sebagai oposisi. BPD dan pemdes harus sinergi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing,” jelasnya.

Menurutnya, jika terjadi ketegangan atau rivalitas tidak sehat di tingkat desa, maka akan mengganggu stabilitas pemerintahan hingga ke tingkat kabupaten. Maka dari itu, ia menekankan pentingnya menjaga harmoni dalam perbedaan pandangan.

“Berbeda boleh, asal tidak ganggu stabilitas desa. Kalau desa terganggu, kabupaten pun ikut terganggu,” tegasnya.

Kepada pengurus baru PABPDSI Jombang, Mendes Yandri berpesan agar setiap langkah kerja harus disusun secara terukur. Ia menyarankan agar program kerja PABPDSI dikonsultasikan langsung dengan Bupati Jombang, yang menurutnya merupakan ‘Bapak BPD’ di wilayah tersebut.

“Susun program yang bagus dan konsultasikan dengan Bupati. Itu penting sebagai bentuk sinergi,” imbuh Yandri.

Ia juga mengingatkan agar dalam melaksanakan tugasnya, BPD tidak kehilangan independensi maupun kewenangannya. Namun independensi tersebut tidak boleh menjadi penghalang dalam bekerja sama untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Yandri didampingi sejumlah pejabat penting. Hadir mendampingi antara lain Bupati Jombang Warsubi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto, serta dua Staf Khusus Menteri yakni Muhammad Afifuddin Zamroni dan Fahad Attamimi.

Tenaga Ahli Menteri, Zainuddin Maliki, juga turut hadir memberikan penguatan terhadap pentingnya kolaborasi antar-lembaga di tingkat desa.

Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi menyambut baik ajakan kolaborasi yang diusung oleh Mendes Yandri. Ia menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk memfasilitasi kerja sama harmonis antara kepala desa dan BPD di seluruh desa yang ada di wilayahnya.

“BPD adalah mitra strategis pemerintah desa. Kami siap mendorong penguatan peran dan kolaborasi yang lebih intens,” kata Warsubi.

Program Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi salah satu program nasional yang akan mendorong kemandirian ekonomi desa. Dalam pelaksanaannya, program ini membutuhkan keterlibatan aktif kepala desa, perangkat desa, BPD, dan kelompok masyarakat lainnya.

Menurut Mendes Yandri, BPD harus menjadi bagian dari kekuatan sosial yang mendorong kemajuan koperasi tersebut, bukan menjadi penghambat. Ia mengajak BPD menjadi pelopor dalam mengedukasi warga dan mengawasi jalannya program desa tanpa saling mencurigai.

“Jangan ada kesan saling curiga. BPD harus bantu edukasi masyarakat dan beri masukan ke pemerintah desa secara konstruktif,” tuturnya.

Ajakan kolaborasi dari Menteri Yandri bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari kebijakan strategis nasional yang menempatkan desa sebagai pusat pembangunan Indonesia ke depan. Dalam konteks ini, Kemendes PDT terus memperkuat kapasitas kelembagaan desa termasuk BPD.

Program pelatihan, fasilitasi penyusunan regulasi desa, hingga penguatan koperasi akan terus digulirkan oleh kementerian. Langkah ini bertujuan agar semua unsur di desa dapat bergerak dalam irama yang sama demi kesejahteraan masyarakat.

“Kami di Kemendes komit bantu desa dari berbagai aspek. Tapi ujung tombaknya tetap ada di lapangan: di desa,” tegas Yandri.

“Desa kuat, Indonesia hebat. Dan itu semua dimulai dari kerja sama yang baik di desa,” tutup Yandri di hadapan ratusan peserta pelantikan. (Lft/Rif).