TAKALAR, INSERTRAKYAT.COM – Kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menyeruak bak bola liar. Jum’at, (14/3/2025). Anggaran fantastis sebesar Rp14 miliar yang melibatkan pengelolaan BUMDes 76 desa di sembilan kecamatan, hingga kini menuai sorotan publik. Sudah lebih dari setahun sejak kasus ini dilaporkan pada Januari 2024, namun langkah hukum seolah berjalan di tempat. Sementara Mendes Yandri belum terlihat tegas dalam merespons persoalan tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPD PEMANTIK Indonesia, Rahman Suwandi, mendesak Inspektorat Takalar untuk segera menuntaskan audit yang berlarut-larut tersebut. Ia mengultimatum, jika hingga akhir April 2025 laporan audit belum juga diserahkan ke Kejaksaan Negeri Takalar, pihaknya akan membawa perkara ini ke Kejaksaan Tinggi Sulsel.
“Jangan main-main dengan uang rakyat! Jika Inspektorat masih berdiam diri, kami akan bawa langsung ke Kejati Sulsel,” tegas Rahman, Rabu (12/3/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Publik menilai, sikap diam dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, juga patut dipertanyakan. Hingga kini, Menteri Yandri belum menunjukkan langkah tegas dalam merespons polemik besar tersebut.
Senada sebelumnya, Plt Kepala Inspektorat Takalar, (Inspektur), Nur Ilham Malik, yang dikonfirmasi enggan memberikan penjelasan terkait perkembangan audit BUMDes tersebut.
“Maaf Pak, kami tidak bisa berkomentar,” tulisnya singkat melalui pesan WhatsApp, Kamis (13/3/2025).
Terpisah, salah satu sumber, Hendak ditulis jati dirinya, menyebutkan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Lantaran menurutnya aroma indikasi Korupsi pada APBN Dana Desa yang dikelola oleh Bumdes tersebut kini “Bau ketek”. Artinya aroma indikasi Korupsi ini harus disikapi dengan tegas. Baik oleh Kemendes dan Instansi Vertikal termasuk APH perlu turun tangan secepatnya. Karena Masyarakat butuh transparansi dan tindakan nyata,” ujarnya kepada INSERTRAKYAT.COM. BACA JUGA: Rp 610 Triliun Dalam Satu Dekade, Mendes Beberkan Indikasi Penyimpangan Dana Desa Dihadapan Jaksa Agung
Penulis : Bahtiar
Editor : Supriadi
