Jakarta, InsertRakyat.com –
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemda fokus pada pertumbuhan ekonomi.
Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Capaian triwulan I tahun 2025 baru mencapai 4,87 persen year on year.
Sementara, Target pertumbuhan ekonomi nasional 2025 minimal berada pada angka 5,3 persen.
Pemda dianggap menjadi penentu penting terhadap pencapaian target nasional tersebut.
“Kita minta kepala daerah menjadikan ini isu utama,” ujar Tito di Jakarta.
Pernyataan disampaikan saat Rakor Inflasi dan Strategi Ekonomi, Senin, 7 Juli 2025.
Forum itu berlangsung hybrid dari Ruang Sidang Utama Kemendagri, Jakarta Pusat.
Mendagri menyebut, angka ekonomi nasional ditopang capaian tiap daerah.
Pertumbuhan ekonomi negatif di Papua Tengah menjadi perhatian, -25,53 persen.
Sebaliknya, daerah dengan capaian tinggi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Tito mengarahkan kepala daerah agar membentuk Tim Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
Tim dipimpin Sekretaris Daerah dan rapat minimal dilakukan sebulan sekali.
Forkopimda, pelaku usaha, serta BPS diminta turut serta dalam tim tersebut.
“Gunakan data BPS sebagai dasar penyusunan strategi daerah,” ujarnya.
Menurutnya, data dan rilis BPS menjadi pedoman langkah kebijakan ekonomi.
BPS diharapkan membantu daerah membaca tren dan peluang berdasarkan data statistik.
Pemanfaatan data BPS disebut kunci dalam pengambilan keputusan terarah.
Mendagri juga memerinci langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertama, mempercepat realisasi belanja APBD secara terukur dan terarah.
Kedua, mempercepat investasi, baik Penanaman Modal Asing maupun dalam negeri.
Ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayah masing-masing.
Keempat, mengendalikan harga pangan dan bahan pokok melalui koordinasi lintas sektor.
Kelima, mencegah ekspor dan impor ilegal komoditas lokal secara tersistem.
Keenam, membuka lapangan kerja dan memperluas akses kerja masyarakat.
Ketujuh, mendorong produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
Kedelapan, memajukan industri manufaktur sesuai potensi daerah masing-masing.
Kesembilan, mempermudah sistem perizinan usaha agar tidak berbelit-belit.
Langkah-langkah tersebut harus dirancang berbasis data dan potensi lokal.
“Pemda harus aktif membaca data, bukan hanya menunggu laporan pusat,” jelas Tito.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy juga turut bicara.
Ia menyebut Pemda sebagai pelaksana utama rencana pembangunan nasional.
“Rencana itu tidak akan berarti jika tak dilaksanakan di daerah,” katanya.
Rachmat menyatakan pihaknya akan mengawal pelaksanaan strategi ekonomi daerah.
Pemantauan dan percepatan dilakukan terhadap setiap tahapan yang dirancang Pemda.
Ia menggarisbawahi bahwa pelaksanaan daerah sangat menentukan capaian nasional.
BPS disebut sebagai unsur teknis yang wajib dilibatkan sejak tahap awal.
Kehadiran BPS memastikan data dasar tersedia secara akurat dan berkelanjutan.
Indikator ekonomi makro, mikro, dan sektoral dapat diakses setiap bulan.
BPS juga memiliki data tren konsumsi, harga pangan, dan lapangan kerja.
Semua data itu menjadi pijakan utama dalam pembentukan strategi daerah.
BPS disebut tak hanya mencatat, tapi juga menjadi mitra teknis kebijakan.
Rilis berkala dari BPS menjadi referensi tetap Pemda dalam rapat ekonomi.
Tito menyatakan bahwa Pemda harus berhenti membuat kebijakan tanpa peta.
“Kalau tanpa data BPS, kita seperti berjalan dalam kabut,” tuturnya.
Ia mendorong agar keterlibatan BPS bukan sekadar formalitas di rapat daerah.
Peran BPS harus nyata, mulai dari analisis awal sampai monitoring hasil.
Data dari BPS juga bisa digunakan mengukur keberhasilan program di lapangan.
Pemda diminta membaca capaian sektor secara detail berdasarkan laporan BPS.
Sektor dengan pertumbuhan lambat wajib dievaluasi berbasis data statistik.
Sebaliknya, sektor potensial perlu difasilitasi agar meningkat dua kali lipat.
Forum ini juga membahas strategi pencapaian program nasional Tiga Juta Rumah.
Pembangunan rumah rakyat termasuk dalam pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Pemda diminta membantu percepatan izin, lahan, dan dukungan pembangunan.
Mendagri mengingatkan, seluruh langkah itu harus dimulai dari daerah.
“Ekonomi nasional tumbuh kalau daerah bergerak,” tegas Tito.
Kolaborasi Pemda, Forkopimda, pelaku usaha, dan BPS jadi fondasi utamanya.
Data, dan sinergi, menjadi jalan menuju target ekonomi nasional 2029.
Laporan: Syamsul | Editor: Bahtiar |Sumber: Puspen Kemendagri
