JAKARTA, – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Bank Tanah menjajaki kerja sama pemanfaatan aset lahan negara seluas 33 ribu hektare untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Pembahasan ini dilakukan dalam pertemuan resmi yang digelar di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (10/4/2025).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri PUPR Dody Hanggodo, didampingi Sekjen Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Rachman Arief Dienaputra, dan Staf Khusus Menteri Bidang Teknologi dan Kepatuhan Intern Syamsul Bachri Yusuf. Dari pihak Badan Bank Tanah hadir Kepala Badan Parman Nataatmadja beserta jajaran.
Menteri Dody menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Badan Bank Tanah dalam menjaga produktivitas tanah negara. Ia menilai, kolaborasi ini dapat mempercepat penyediaan lahan untuk proyek strategis, sekaligus meningkatkan nilai guna aset negara. “Kementerian PUPR terbuka untuk kerja sama pemanfaatan lahan yang terarah dan berdampak luas,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Badan Bank Tanah, yang dibentuk pada 2023 di bawah kewenangan Presiden RI, memiliki mandat untuk menjamin ketersediaan lahan nasional. Kepala Badan, Parman Nataatmadja, menyebut total aset tanah yang dikelola saat ini mencapai 33 ribu hektare. Beberapa telah digunakan untuk proyek penting seperti Bandara VVIP di IKN (621 hektare) dan Hunian Modular TNI (6,1 hektare).
“Bank Tanah mempercepat proses penyediaan lahan dibandingkan skema pembebasan biasa. Kami juga menjalankan fungsi pengolahan dan pengendalian lahan agar siap digunakan kapan pun dibutuhkan negara,” jelas Parman.
Dirjen Rachman Arief menambahkan bahwa pihaknya sedang mengembangkan skema sinergi antara pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, dengan pemanfaatan aset tanah negara. Pemerintah berperan sebagai pengembang, sementara operasional dijalankan oleh investor.
“Benefit dari kawasan yang dibangun dapat dikembalikan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan menekan beban tarif jalan tol. Skema ini dapat diterapkan di ruas Gilimanuk–Mengwi, Cileunyi–Garut–Tasikmalaya, dan lainnya,” ungkap Rachman.
Menutup pertemuan, Menteri Dody mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi teknis. “Kolaborasi ini untuk pembangunan, yang memberikan dampak fiskal dan sosial dengan mengoptimalkan aset negara secara berkelanjutan,” tegasnya. (*)
Penulis : Andi Azwar
Editor : Bahtiar
Sumber Berita : Humas Kementerian PU PR
