INSERT RAKYAT MERAUKE, — Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) resmi mengawal pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di Merauke, Papua Selatan. Fokus penguatan teritorial ini bertujuan memperkuat pertahanan negara, terintegrasi dengan akselerasi pembangunan nasional, sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto dalam prioritas kebijakan Asta Cita 2024–2029.
Pembentukan BTP diarahkan untuk memperkuat alat dan kondisi juang nasional sekaligus mendorong pembangunan di sektor infrastruktur, pertanian, dan kesehatan serta fungsi militer. Sebagai wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan dua negara, Papua Nugini dan Australia—Merauke dipilih sebagai kawasan prioritas nasional. Letak geografis ini membuat Papua Selatan menjadi kawasan dengan posisi strategis dalam peta pertahanan dan pembangunan Indonesia ke depan.
Tercatat dua perjanjian internasional yang mengikat Merauke sebagai simpul lintas batas, yakni Indonesia–Papua New Guinea Maritime Boundary Agreement (1980) dan Australia–Indonesia Maritime Treaty (1997). Artinya, Merauke bukan sekadar wilayah administratif, melainkan tapal batas hidup bangsa yang harus diperkuat dengan pendekatan militer dan sipil secara simultan.
Dalam pernyataan resminya, Brigadir Jenderal TNI (Mar.) Kresno Pratowo, Asisten Deputi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan, menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rekomendasi hasil rapat koordinasi tahun 2024. Rapat itu mengupas sinkronisasi kekuatan teritorial dengan agenda pembangunan nasional.
Pada Jumat, 11 Juli 2025, Kemenko Polkam melaksanakan kegiatan On The Spot (OTS) di Kabupaten Merauke. Agenda ini melibatkan Forkopimda Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, serta jajaran satuan TNI AD, AL, dan AU di wilayah setempat. Dalam pelaksanaan OTS, tim juga meninjau kesiapan gelar satuan di Lantamal XI Merauke dan Lanud Dominicus Dumatubun (DMA) Merauke, untuk menilai sistem pengamanan batas laut dan udara.
Tak hanya itu, kunjungan juga dilakukan ke Batalyon Infanteri Yonif 801/KYK dan Yonif 802/WMJ guna melihat langsung kondisi satuan yang telah tergelar. Rencananya, sebanyak tiga batalyon tambahan akan kembali ditempatkan di Papua Selatan untuk memperkuat skema pertahanan sekaligus memperluas jangkauan pembangunan.
Menurut Kresno, kehadiran Kemenko Polkam bersama perwakilan Kementerian Pertahanan merupakan bentuk dukungan penuh terhadap program pembangunan BTP yang terintegrasi dalam RPJMN 2025–2029. Ini juga sejalan dengan Prioritas Nasional 2 (PN-2), yakni pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan digitalisasi ekonomi.
“Pemerintah melihat bahwa Papua Selatan harus menjadi model nasional penguatan dari pinggiran: kombinasi militer, pembangunan sipil, dan pelayanan dasar,” pungkasnya.
Penulis: Lutfi Nur Syam
Sumber: Kantor Kemenko Polkam Jakarta.
